PARIS, djakartanetwork.com — Gelombang demonstrasi menentang kenaikan biaya hidup dan memburuknya layanan publik di Prancis berujung kerusuhan di sejumlah kota pada Sabtu (17/10/2026). Sejumlah gedung pemerintahan, tempat usaha, dan fasilitas umum mengalami kerusakan ketika kelompok demonstran terlibat bentrokan dengan aparat keamanan.
Reuters melaporkan, aksi nasional tersebut diikuti sekitar 550.000 orang menurut Kementerian Dalam Negeri Prancis. Sementara itu, serikat pekerja CGT memperkirakan jumlah peserta mencapai 800.000 orang. Meski sebagian besar demonstrasi berlangsung damai, sejumlah kelompok terlibat aksi pembakaran, penjarahan, dan penyerangan terhadap polisi.
Di Limoges, gedung balai kota dilaporkan terbakar. Di Marseille, sejumlah demonstran menerobos lobi balai kota dan merusak fasilitas di dalamnya. Sementara di Lyon, kantor pariwisata menjadi sasaran pembakaran. Di Paris, polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan kelompok yang melemparkan benda keras dan kembang api ke arah petugas.
Perdana Menteri Sébastien Lecornu mengecam aksi kekerasan tersebut dan menyatakan pemerintah tidak akan tunduk pada tekanan kelompok yang melakukan perusakan. Presiden Emmanuel Macron juga menegaskan bahwa pelaku penyerangan dan penjarahan akan diproses sesuai hukum.
Data penindakan berbeda menurut waktu dan sumber pelaporan. Reuters menyebut sekitar 1.200 orang telah ditangkap hingga Sabtu malam, sedangkan laporan awal Kementerian Dalam Negeri mencatat 272 penangkapan pada sore hari. Perdana Menteri juga menyebut sedikitnya 150 polisi mengalami luka dalam rangkaian kerusuhan tersebut.
Di balik kericuhan, demonstrasi dipicu oleh keresahan terhadap meningkatnya biaya hidup, daya beli yang tertekan, serta persoalan layanan publik. Kelompok pelajar sebelumnya telah menggelar aksi terkait kondisi sekolah, kekurangan tenaga pengajar, dan kebutuhan peningkatan anggaran pendidikan.
Serikat pekerja dan kelompok yang terinspirasi gerakan Yellow Vests turut bergabung dalam aksi nasional tersebut. Mereka membawa tuntutan mengenai kenaikan upah dan pensiun, penurunan harga kebutuhan, serta perlindungan layanan publik.
Kerusuhan ini menambah tekanan terhadap pemerintah Prancis menjelang pemilihan presiden yang dijadwalkan berlangsung pada 2027. Namun, besarnya jumlah peserta aksi tidak berarti seluruh demonstran terlibat dalam kekerasan. Sejumlah laporan media internasional menegaskan bahwa banyak massa tetap mengikuti demonstrasi secara damai, sementara bentrokan terjadi di lokasi dan kelompok tertentu.
Pemerintah kini menghadapi dua persoalan sekaligus: menjaga keamanan dan fasilitas publik, serta merespons keluhan sosial yang mendorong masyarakat turun ke jalan. Penanganan kedua persoalan tersebut akan menjadi ujian bagi upaya meredakan ketegangan di tengah masyarakat Prancis. (AP)
Sumber: Reuters, Associated Press, AFP.
