JAKARTA, djakartanetwork.com – Proses transit penumpang penerbangan domestik berpeluang menjadi lebih ringkas apabila rencana One Stop Security (OSS) diterapkan. Kementerian Perhubungan membahas pengakuan hasil pemeriksaan keamanan di bandara asal sehingga pemeriksaan yang sama tidak perlu diulang di bandara transit, sepanjang persyaratan keamanan tetap terpenuhi.
Usulan itu menjadi salah satu agenda Pertemuan Ketiga Komite Nasional Keamanan Penerbangan Tahun 2026 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada Kamis (12/11/2026). Pembahasannya ditujukan untuk mempertemukan kebutuhan pelayanan yang cepat dengan kewajiban menjaga keamanan penerbangan.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa menyampaikan bahwa PT Angkasa Pura Indonesia mengusulkan skema OSS bagi penumpang yang berpindah dari penerbangan domestik ke penerbangan domestik lain di bandara yang dikelolanya.
“Salah satu agenda utama yang dibahas dalam pertemuan kali ini adalah usulan implementasi skema One Stop Security (OSS) oleh PT Angkasa Pura Indonesia bagi penumpang transit dan transfer penerbangan domestik ke domestik di bandar udara yang dikelolanya,” kata Lukman.
Perbedaan utama OSS dengan pemeriksaan biasa terletak pada pengakuan kesetaraan langkah keamanan. Hasil pemeriksaan di titik keberangkatan dapat digunakan untuk penerbangan lanjutan apabila otoritas dan pengelola bandara telah memvalidasi bahwa prosedurnya memenuhi standar serta tidak ada celah keamanan selama penumpang berpindah.
Kemenhub merujuk pada ketentuan ICAO Annex 17 dan ICAO Document 8973. Pada prinsipnya, penumpang transfer dan bagasinya harus menjalani pemeriksaan keamanan sebelum penerbangan lanjutan. Pengecualian terhadap pemeriksaan ulang hanya memungkinkan setelah kesetaraan langkah pengamanan diakui dan perlindungan berkelanjutan dipastikan.
Lima hal yang dibahas mencakup koordinasi antarpihak, penggunaan sumber daya keamanan, percepatan perpindahan penumpang, pengurangan pemeriksaan duplikatif, dan kenyamanan perjalanan. Bagi penumpang dengan waktu transit terbatas, pengurangan tahapan yang berulang berpotensi memperlancar alur perjalanan. Namun, Kemenhub tidak menyampaikan angka penghematan waktu tertentu dalam pengumuman tersebut.
Yang perlu dipahami masyarakat, OSS masih berupa usulan yang dibahas dalam forum keamanan penerbangan. Pengumuman ini bukan ketentuan bahwa semua bandara langsung menghapus pemeriksaan ulang, dan bukan pula alasan penumpang mengabaikan arahan petugas keamanan.
Efektivitas kebijakan nantinya ditentukan oleh daftar bandara yang memenuhi persyaratan, prosedur validasi keamanan, dan kesiapan pelaksana di lapangan. Keterbukaan mengenai tahapan penerapan penting agar penumpang mendapat informasi yang pasti, sementara standar perlindungan penerbangan tetap menjadi prioritas.
Bagi masyarakat yang membeli tiket penerbangan lanjutan, prosedur yang berlaku sekarang tetap menjadi rujukan. Penumpang perlu mengikuti informasi dari maskapai serta pengelola bandara mengenai keamanan dan waktu perpindahan. Skema baru hanya dapat dijadikan dasar perencanaan perjalanan setelah pengumuman operasional resmi. Hal ini penting supaya usulan penyederhanaan layanan tidak disalahartikan sebagai aturan yang sudah otomatis berlaku di seluruh bandara.
Bagi masyarakat yang membeli tiket penerbangan lanjutan, prosedur yang berlaku sekarang tetap menjadi rujukan. Penumpang perlu mengikuti informasi dari maskapai serta pengelola bandara mengenai keamanan dan waktu perpindahan. Skema baru hanya dapat dijadikan dasar perencanaan perjalanan setelah pengumuman operasional resmi. Hal ini penting supaya usulan penyederhanaan layanan tidak disalahartikan sebagai aturan yang sudah otomatis berlaku di seluruh bandara.
