JAKARTA, djakartanetwork.com – Sebanyak 267 koperasi kelurahan Jakarta telah terbentuk secara kelembagaan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini menghadapi tahap berikutnya, yakni memastikan koperasi tidak berhenti pada pendirian badan usaha, melainkan memiliki gerai yang beroperasi, pengelolaan yang tertib, dan manfaat ekonomi bagi warga.
Perkembangan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diselenggarakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta pada Selasa (10/11/2026).
Kepala Dinas PPKUKM DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo menyebut pembentukan kelembagaan telah mencapai 100 persen di 267 kelurahan. Namun, ia menekankan bahwa pencapaian administratif harus dilanjutkan dengan pengelolaan usaha yang sehat dan berkelanjutan.
“Pembentukan kelembagaan hanyalah pintu masuk, inti dari keberhasilan KKMP adalah operasionalisasi yang sehat, berintegritas, dan berkelanjutan,” kata Ratu.
Rapat koordinasi membahas tata kelola koperasi, persiapan serah terima gerai, serta penempatan manajer. Pembahasan juga mencakup pemahaman terhadap Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 dan pedoman bantuan pemerintah dalam penyelenggaraan koperasi.
Dalam forum tersebut, satuan tugas tingkat kota dan kabupaten menyampaikan perkembangan operasionalisasi, hambatan yang dihadapi, dan kebutuhan koordinasi antarlembaga. Hal itu menjadi bagian dari upaya menyelaraskan pelaksanaan program di setiap wilayah.
Pemprov DKI menyebut mulai terlihat peningkatan aktivitas sejumlah gerai dan transaksi ekonomi melalui sistem informasi koperasi. Namun, belum tersedia angka terverifikasi dalam keterangan tersebut mengenai berapa gerai yang sudah benar-benar beroperasi secara penuh pada hari yang sama.
Perbedaan antara koperasi terbentuk dan koperasi beroperasi perlu mendapat perhatian. Status kelembagaan menunjukkan organisasi telah didirikan, sedangkan keberhasilan ekonomi membutuhkan layanan yang dipakai warga, pencatatan transaksi, pengawasan keuangan, dan kegiatan usaha yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ratu mengajak pengurus, pengawas, manajer, serta pendamping koperasi menjadikan forum koordinasi sebagai tempat menyelesaikan masalah riil yang ditemukan di tingkat kelurahan.
“Karena itu, diperlukan kolaborasi dan komitmen seluruh pihak agar koperasi dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Pemprov DKI menempatkan koperasi tersebut sebagai salah satu instrumen penguatan ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan. Untuk menilai hasilnya, warga perlu mengetahui jenis layanan yang tersedia, mekanisme menjadi anggota, serta bagaimana manfaat usaha dan pengawasan dijalankan.
Keberadaan gerai juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan sekitar, bukan hanya target pembukaan. Di kawasan permukiman, keberhasilan koperasi dapat dilihat dari keterjangkauan barang atau jasa dan kesempatan bagi pelaku usaha setempat untuk berpartisipasi.
Dengan seluruh kelembagaan sudah terbentuk, tantangan selanjutnya adalah keterbukaan perkembangan operasional masing-masing koperasi dan evaluasi berkala terhadap manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.
