JAKARTA, djakartanetwork.com – Akses warga Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dilaporkan terganggu akibat pekerjaan normalisasi Kali Cakung Lama. Keluhan datang dari lingkungan RW 010, tempat sejumlah warga mengaku kesulitan keluar menuju jalan utama saat kegiatan proyek berlangsung.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Neneng Hasanah meminta Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mengevaluasi perusahaan pelaksana pekerjaan. Permintaan tersebut muncul setelah persoalan akses permukiman disampaikan warga dan diberitakan pada Selasa (10/11/2026) malam.
Menurut keterangan yang disampaikan, warga pada prinsipnya tidak menolak normalisasi kali sebagai upaya penanganan banjir. Persoalannya, pekerjaan lapangan dinilai perlu tetap memperhatikan jalur keluar masuk rumah, keselamatan penghuni, dan aktivitas harian masyarakat.
Aktivitas alat berat jenis ekskavator disebut berdampak pada terputusnya akses jalan menuju kawasan tempat tinggal. Kondisi itu dikeluhkan karena pergerakan warga menuju jalan utama menjadi lebih sulit.
Keluhan mengenai akses tersebut masih perlu diperiksa langsung untuk memastikan panjang jalur terdampak, jumlah rumah yang mengalami kesulitan, serta apakah kontraktor telah menyiapkan akses sementara atau pemberitahuan jadwal pekerjaan.
Normalisasi Kali Cakung Lama merupakan bagian dari upaya meningkatkan kapasitas aliran air dan mengurangi ancaman banjir di Jakarta Utara. Program penanganan banjir penting bagi masyarakat yang kerap terdampak genangan, tetapi pelaksanaannya juga harus memperhitungkan kebutuhan dasar warga selama konstruksi.
Pengawasan proyek dengan demikian tidak hanya menyangkut kemajuan pengerukan atau penataan badan sungai. Ketersediaan jalur aman bagi pejalan kaki, pengguna sepeda motor, orang lanjut usia, dan kendaraan dalam keadaan darurat juga merupakan bagian dari penilaian dampak pekerjaan.
Apabila jalan yang digunakan warga berubah atau harus ditutup sementara, kejelasan pengaturan lalu lintas lingkungan menjadi penting. Warga perlu memperoleh informasi mengenai durasi gangguan, alternatif jalur yang dapat digunakan, dan pihak yang bertanggung jawab menangani pengaduan di lapangan.
DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap kegiatan pemerintah daerah. Permintaan evaluasi oleh Neneng dapat menjadi pintu masuk untuk menilai apakah metode kerja dan penataan kawasan proyek telah mempertimbangkan keselamatan publik.
Meski demikian, keluhan yang dilaporkan belum dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran kontrak atau kelalaian perusahaan pelaksana. Penilaian tersebut memerlukan pemeriksaan dokumen, kondisi di lapangan, serta keterangan dari Dinas SDA dan pihak pelaksana pekerjaan.
Untuk warga terdampak, pendokumentasian lokasi, waktu penutupan akses, dan kesulitan yang dialami dapat membantu pengaduan disampaikan secara terukur kepada kelurahan maupun instansi terkait. Dokumentasi perlu menggambarkan keadaan sebenarnya tanpa menghalangi pekerjaan petugas.
Hingga penyusunan laporan ini, belum diperoleh keterangan terpisah dari Dinas SDA DKI Jakarta maupun kontraktor mengenai langkah perbaikan akses sementara dan jadwal penyelesaiannya. Kejelasan tindak lanjut menjadi hal yang paling dibutuhkan warga.
