JAKARTA, djakartanetwork.com – Persoalan sampah Jakarta bukan hanya menyangkut besarnya timbunan setiap hari, melainkan juga kejelasan perjalanan sampah dari rumah dan kawasan usaha hingga ke fasilitas pengolahan. DPRD DKI Jakarta mendorong agar proses pengangkutan dapat dipantau secara menyeluruh, termasuk kendaraan milik pemerintah dan pengangkut swasta.
Gagasan itu disampaikan Judistira Hermawan, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, dalam pembahasan bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta. Pernyataan mengenai kebutuhan sistem pemantauan tersebut diberitakan pada Selasa (10/11/2026).
Menurut Judistira, volume sampah Jakarta mencapai sekitar 9.000 ton per hari. Ia mempertanyakan bagaimana pemerintah dapat memastikan seluruh sampah yang diangkut benar-benar tiba di lokasi pengolahan yang ditentukan.
“Sehingga kita enggak jelas hari ini 9.000 ton itu sampah berangkat dari sumber itu terus kemudian ke mana dia?” katanya.
Judistira meminta adanya pemetaan yang merekam asal sampah, kendaraan pengangkut, dan tujuan akhir. Cakupannya tidak hanya rumah tangga, tetapi juga hotel, restoran, kafe, pusat perbelanjaan, serta berbagai kawasan komersial lain.
Sistem itu, menurutnya, juga perlu menjangkau transporter swasta. Tanpa pencatatan menyeluruh, arus sampah dari kawasan usaha berpotensi sulit diketahui meskipun fasilitas pengolahan telah disediakan.
“Dan kemudian nanti sampah, baik dari rumah tangga maupun dari Horeka dan pusat perbelanjaan dan sebagainya, kawasan-kawasan, ini termonitor semua pergerakan pengangkutan sampahnya, baik oleh Dinas Lingkungan Hidup maupun oleh transporter-transporter swasta,” ujar Judistira.
Ia mengusulkan agar pengembangan sistem pemantauan menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran DKI Jakarta 2027. Dengan begitu, DLH dapat menelusuri apakah pengangkutan benar-benar menuju fasilitas yang tersedia, seperti pengolahan refuse-derived fuel (RDF) di Rorotan dan Bantargebang maupun tempat pengolahan sampah berbasis pengurangan, penggunaan ulang, dan daur ulang (TPS 3R).
“Ini yang kelihatannya saya minta agar di postur 2027 ini kita mulai laksanakan, sehingga tadi instrumen-instrumen yang nanti di bawahnya Pak Kadis ini ada RDF Rorotan, RDF Bantargebang, TPS 3R yang akan mengelola sampah sebanyak 9.000 ton ini terpetakan betul oleh Dinas Lingkungan Hidup,” tuturnya.
Usulan tersebut masih berupa dorongan kebijakan, bukan bukti bahwa sistem pelacakan armada sudah diterapkan. Begitu pula gagasan sanksi bagi transporter yang tidak terdaftar masih memerlukan dasar aturan dan mekanisme pelaksanaan yang jelas.
Bagi warga, keterbukaan data pengangkutan menjadi penting karena dapat membantu menilai ketepatan jadwal penjemputan, jalur armada, serta kemungkinan penumpukan sampah. Transparansi juga bisa menjadi dasar untuk mengevaluasi apakah fasilitas yang dibangun benar-benar berfungsi.
Sebelumnya, persoalan timbunan sampah juga menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta dalam rencana pengembangan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi. Namun, tambahan kapasitas pengolahan perlu diimbangi kepastian jalur pengumpulan dan pengiriman sampah.
Hingga laporan ini disusun, belum ada keterangan terpisah dari DLH DKI Jakarta mengenai kesiapan sistem pelacakan yang diusulkan, perkiraan biaya, atau jadwal penerapannya. Karena itu, efektivitas rencana tersebut masih perlu dinilai setelah ada keputusan dan pelaksanaan resmi.
