JAKARTA, djakartanetwork.com – Anggaran pengendalian banjir DKI Jakarta menjadi sorotan DPRD dalam pembahasan Rancangan APBD 2027. Komisi D mengingatkan agar penurunan alokasi pada Dinas Sumber Daya Air (SDA) tidak berdampak pada kesiapan pompa, pengerukan sungai, pemeliharaan waduk, dan program prioritas penanganan genangan.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menyampaikan perhatian tersebut pada Selasa (10/11/2026). Menurutnya, pengendalian banjir tetap menjadi kebutuhan mendesak sehingga besaran anggaran dan daftar kegiatan harus diperiksa secara cermat.
“Sebetulnya kalau kita melihat dari tahun-tahun sebelumnya, ada penurunan anggaran yang lumayan signifikan. Apalagi ini kan berhubungan sama banjir, pengendalian banjir, lalu juga ruang terbuka biru, penataan kali, sungai, dan sebagainya yang memang menjadi prioritas utama Pak Gubernur dan juga Pemprov DKI Jakarta,” ujar Yuke.
DPRD meminta agar perubahan pagu tidak membuat pekerjaan yang dibutuhkan masyarakat tertunda tanpa penjelasan. Pengendalian banjir melibatkan berbagai kegiatan, mulai dari menjaga kapasitas sungai hingga memastikan pompa dapat beroperasi saat hujan dengan intensitas tinggi.
Salah satu perhatian Komisi D adalah kondisi peralatan milik Dinas SDA. Data mengenai pompa stasioner, pompa bergerak, dan alat berat untuk pengerukan diminta disampaikan secara lengkap, termasuk unit yang memerlukan perbaikan.
Informasi kondisi peralatan penting karena jumlah pompa yang tercatat sebagai aset belum tentu sama dengan jumlah unit siap beroperasi. Dengan data yang terbuka, perencanaan pemeliharaan dan kebutuhan pengadaan dapat dievaluasi lebih terukur.
Komisi D turut mendorong pengembangan waduk dan embung dengan pendekatan solusi berbasis alam. Konsep tersebut menggabungkan fungsi tampungan air dengan manfaat lingkungan atau ruang publik, sepanjang memenuhi kebutuhan teknis pengendalian banjir.
Menurut Yuke, aset waduk dan embung yang sudah dibangun dengan biaya besar juga memerlukan pengelolaan berkelanjutan. Pemeliharaan yang konsisten dibutuhkan agar fasilitas tidak kehilangan fungsi akibat pendangkalan atau kerusakan.
Selain program di daratan Jakarta, DPRD menyoroti penyelesaian Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di Pulau Panggang dan Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu. Penyiapan dokumen perencanaan normalisasi saluran yang terhubung dengan sungai juga dinilai penting untuk pelaksanaan fisik pada tahun berikutnya.
“Kami menambahkan anggaran agar fokus pada penyelesaian SPALD di Kepulauan Seribu, khususnya di Pulau Panggang dan Pulau Untung Jawa agar tuntas,” kata Yuke.
Pembahasan RAPBD 2027 masih merupakan tahap perencanaan sehingga belum dapat diartikan sebagai daftar akhir kegiatan yang dipangkas. Rincian alokasi dan keputusan final tetap perlu diperiksa dalam dokumen anggaran yang disahkan.
“Intinya, kami ingin dalam beberapa tahun ke depan ada progres yang jelas dan terukur dalam menata serta mengendalikan banjir di Jakarta, sehingga dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” tandas Yuke.
Bagi warga, ukuran keberhasilan bukan semata serapan anggaran, tetapi berkurangnya genangan, waktu surut yang lebih cepat, dan fasilitas pengendali banjir yang bekerja saat dibutuhkan.
