JAKARTA BARAT, djakartanetwork.com – Keterlibatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta dalam menyalurkan air bersih ke permukiman warga Angke, Tambora, Jakarta Barat, mengundang pertanyaan mengenai batas tanggung jawab penanganan gangguan layanan air perpipaan. Ketika persoalan jaringan terjadi, mengapa armada dan sumber daya lembaga penanggulangan bencana juga perlu dikerahkan, dan bagaimana biaya operasionalnya dipertanggungjawabkan?
Dokumentasi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat mencatat BPBD menyalurkan 10.000 liter air bersih pada Selasa, 3 November 2026, kepada warga RT 009/RW 07 dan RT 006/RW 05, masing-masing menggunakan satu mobil tangki berkapasitas 5.000 liter. Dua hari sebelumnya, pada Minggu, 1 November, bantuan 10.000 liter juga disalurkan ke RT 010/RW 07 Kelurahan Angke.
Kepala Satuan Tugas BPBD Jakarta Barat, Aries Trisna Putra, menyebut kegiatan itu menindaklanjuti permintaan warga yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih. “Hari ini kami kembali mengerahkan truk tangki untuk mendistribusikan bantuan air bersih kepada warga,” ujar Aries dalam keterangan yang dipublikasikan pemerintah kota pada 3 November 2026.
Di RT 006/RW 05, Ketua RT Lestari menyebut 74 kepala keluarga mengalami kesulitan air bersih selama sekitar sepekan akibat kendala pipanisasi yang diperburuk kondisi sumur mengering. Fakta ini memperlihatkan kebutuhan mendesak warga untuk mendapat air pengganti, sekaligus menegaskan pentingnya penyelesaian gangguan jaringan, bukan hanya distribusi tangki sementara.
Namun kebutuhan mendesak itu tidak boleh mengaburkan pembagian tanggung jawab. Sebagai penyelenggara sistem penyediaan air minum, PAM Jaya mempunyai kewajiban menjaga mutu, kuantitas, dan kontinuitas layanan sesuai ketentuan. Penanganan kerusakan jaringan dan penyediaan solusi bagi pelanggan harus menjadi bagian dari kesiapan operasionalnya.
Karena itu, jika PAM Jaya juga mengerahkan armada penyaluran air di wilayah terdampak, diperlukan penjelasan mengenai kesenjangan kebutuhan yang belum tertangani sehingga BPBD mesti menambah bantuan. Informasi mengenai kapasitas armada PAM Jaya pada tanggal dan lokasi yang sama belum dapat diverifikasi dalam penyusunan artikel ini.
Keberadaan BPBD sendiri tidak serta-merta keliru. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 memungkinkan penyediaan air bersih dalam pemenuhan kebutuhan dasar pada penanganan darurat bencana. Akan tetapi, gangguan pipa tidak otomatis merupakan bencana. Landasan penugasan, asesmen kebutuhan warga, dan sumber pendanaan perlu diketahui publik.
Persoalan penting berikutnya adalah biaya. Apakah bahan bakar, personel, pengadaan air, dan operasional kendaraan ditanggung anggaran BPBD, melalui skema kerja sama, atau mekanisme lain? Jika berasal dari APBD, apa dasar penggunaan dan pencatatannya? Hingga artikel ini disusun, rincian biaya dan dokumen asesmen penyaluran tersebut belum tersedia untuk diverifikasi.
Pengawasan DPRD DKI Jakarta diperlukan untuk memastikan bantuan warga berjalan cepat tanpa menjadikan sumber daya kebencanaan sebagai pengganti kewajiban rutin perusahaan. Pemeriksaan seharusnya mencakup kemampuan PAM Jaya menyediakan air pengganti, alasan pengerahan BPBD, dan pertanggungjawaban belanja yang benar-benar digunakan.
Krisis air bersih tidak boleh berakhir hanya dengan foto mobil tangki dan antrean jeriken. Warga membutuhkan pemulihan pasokan yang pasti, sedangkan publik berhak mengetahui siapa bertanggung jawab atas gangguan dan siapa membayar penanganannya. Bantuan kemanusiaan penting, tetapi akuntabilitas perusahaan dan pemerintah tidak boleh hilang di baliknya.
