JAKARTA, djakartanetwork.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong pengelola gedung perkantoran, hotel, apartemen, pusat perbelanjaan, dan fasilitas kesehatan untuk mulai menekan konsumsi listrik dan air tanpa harus menunggu anggaran investasi besar. Upaya ini menjadi bagian penerapan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 tentang Efisiensi Energi dan Air pada Bangunan Gedung.
Pesan tersebut disampaikan dalam Sosialisasi Konservasi Energi pada Bangunan Gedung yang berlangsung di Ruang MH Thamrin, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (11/11/2026). Forum itu membahas penghematan dengan biaya rendah atau tanpa biaya serta modernisasi sistem tata udara atau Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC).
Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Pusat Qomari Noorrizki mengatakan kegiatan diikuti sekitar 150 hingga 200 peserta, meliputi pengelola gedung, akademisi, mahasiswa, pelaku usaha, dan penyedia teknologi.
“Melalui sosialisasi ini, kami ingin mendorong para pengelola gedung untuk mengimplementasikan upaya-upaya konservasi energi, mulai dari metode tanpa biaya atau low-to-no cost hingga modernisasi teknologi HVAC,” ujar Qomari.
Pendekatan tersebut memberi pilihan bagi pengelola gedung yang belum siap melakukan pembaruan mesin. Penghematan dapat dimulai dari penataan jam operasional pendingin ruangan, pengaturan suhu AC, pemanfaatan cahaya secara optimal, pengendalian penggunaan perangkat listrik, dan pemeliharaan peralatan secara berkala.
Kepala Bidang Energi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Ulin Nuha menekankan bahwa perubahan kebiasaan dan pengelolaan fasilitas bisa menghasilkan penghematan sebelum gedung memutuskan membeli teknologi baru.
“Konservasi energi tidak selalu harus dimulai dengan investasi yang besar. Banyak langkah penghematan yang dapat dilakukan melalui perubahan perilaku dan perbaikan tata kelola operasional, atau yang dikenal dengan pendekatan low-to-no cost,” tuturnya.
Menurut Ulin, penggunaan AC, pencahayaan, lift, dan peralatan listrik lainnya menyebabkan gedung membutuhkan energi dalam jumlah besar. Karena itu, peningkatan efisiensi di sektor bangunan dinilai relevan dengan target pengurangan emisi gas rumah kaca dan arah pembangunan berkelanjutan Jakarta.
Modernisasi HVAC juga didorong secara bertahap sesuai kebutuhan. Sistem tersebut berkaitan dengan pengaturan pemanasan, ventilasi, dan pendinginan udara dalam bangunan. Pemilihan teknologi perlu mempertimbangkan kondisi gedung agar investasi sejalan dengan kebutuhan operasional.
Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 telah ditetapkan dan diundangkan pada 5 Februari 2026. Berdasarkan basis data hukum Pemprov DKI Jakarta, aturan tersebut berstatus berlaku dan mencabut Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2012.
Ulin juga mengajak pengelola gedung bekerja sama dengan penyedia teknologi dan perusahaan jasa konservasi energi atau Energy Service Company (ESCO). Kolaborasi ini diharapkan membuka alternatif pembiayaan sehingga program efisiensi tidak selalu bergantung pada modal awal besar.
Bagi pemilik dan pengelola gedung, manfaat penghematan baru dapat dinilai secara terukur melalui pencatatan konsumsi listrik dan air sebelum serta setelah perubahan dilakukan. Langkah ini penting agar penerapan aturan menghasilkan efisiensi nyata, bukan berhenti pada kegiatan sosialisasi.
