JAKARTA BARAT, djakartanetwork.com – Penertiban penggunaan trotoar dan badan jalan di sekitar RSUD Cengkareng bukan sekadar persoalan parkir kendaraan atau perlengkapan dagang. Ruang di sekitar fasilitas kesehatan juga menjadi jalur mobilitas pasien, pendamping, pejalan kaki, dan kendaraan yang membutuhkan akses cepat.
Sebanyak 100 petugas gabungan menggelar Operasi Bina Tertib Praja di Jalan Gunung Galunggung, RW 10, Kelurahan Cengkareng Timur, pada Kamis (12/11/2026). Personel berasal dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, Bina Marga, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. Pelaksanaan operasi diawali apel sebelum tim menuju titik sasaran di sekitar rumah sakit.
Kepala Satpol PP Kecamatan Cengkareng Sukarlan menjelaskan bahwa penindakan ditujukan pada penggunaan trotoar dan jalan untuk kegiatan yang tidak sesuai peruntukannya. Pemerintah kota mencatat sejumlah perlengkapan pedagang kaki lima dibawa petugas.
“Hasilnya, kami melakukan penindakan dengan menyita sejumlah perlengkapan dagang PKL (Pedagang Kaki Lima) berupa, 1 gerobak, 5 meja kayu, 1 meja besi kecil, 1 payung kecil, 4 kursi plastik, 1 rak tempat asesoris, dan 1 dirigen,” kata Sukarlan.
Dinas Perhubungan juga menindak kendaraan di kawasan tersebut. Laporan Pemerintah Kota Jakarta Barat menyebut satu sepeda motor diderek dan satu kendaraan lainnya juga diderek. Selain itu, 24 sepeda motor dan enam mobil dikenai operasi cabut pentil. Jumlah tindakan itu menunjukkan persoalan pemanfaatan ruang jalan melibatkan beberapa jenis aktivitas sekaligus.
Menurut Sukarlan, pedagang turut diingatkan untuk tidak menempati trotoar maupun berjualan di atas saluran air. “Kami juga melakukan imbauan kepad apara pedagang untuk tidak mengokupasi trotoar dan berdagang di atas saluran air. Semua hasil penertiban dibawa ke kantor satpol PP Kecamatan,” ujarnya.
Keberhasilan operasi semacam ini tidak cukup diukur dari jumlah kendaraan atau barang yang ditindak. Ukuran pelayanan publik yang lebih penting ialah apakah pejalan kaki dapat kembali menggunakan trotoar, akses menuju rumah sakit tetap lancar, dan pelanggaran serupa tidak berulang setelah operasi berakhir.
Pada saat bersamaan, penataan harus memperhatikan kepastian prosedur penindakan. Informasi resmi yang tersedia belum menjelaskan mekanisme pengambilan barang yang diamankan maupun apakah ada skema penataan tempat usaha bagi pedagang terdampak. Kedua hal tersebut perlu diperjelas berdasarkan keputusan pemerintah setempat.
Operasi berlangsung di lingkungan layanan kesehatan yang membutuhkan keteraturan setiap hari, bukan hanya saat petugas hadir. Karena itu, pengawasan rutin, pengaturan parkir, serta informasi yang jelas kepada pengguna jalan menjadi bagian penting dari tindak lanjut. Dalam materi resmi yang ditemukan, belum tersedia penilaian mengenai perubahan kondisi akses rumah sakit setelah operasi.
Penataan akses juga menyangkut komunikasi kepada pedagang di sekitar fasilitas umum. Tanpa penjelasan mengenai prosedur pengambilan barang yang diamankan dan pengaturan lokasi usaha, masyarakat sulit mengetahui tindak lanjut operasi. Pelaksanaan penertiban akan lebih mudah dievaluasi apabila pemerintah menyampaikan aturan yang diterapkan, hasil pengawasan setelah kegiatan, dan kondisi ruang pejalan kaki. Kepastian informasi itu penting bagi pasien, pengunjung, serta warga yang menggantungkan penghasilan di sekitar kawasan.
Penataan akses rumah sakit juga menyangkut komunikasi kepada pedagang di sekitar fasilitas umum. Tanpa penjelasan mengenai prosedur pengambilan barang yang diamankan dan pengaturan lokasi usaha, masyarakat sulit mengetahui tindak lanjut operasi. Pelaksanaan penertiban akan lebih mudah dievaluasi apabila pemerintah menyampaikan aturan yang diterapkan, hasil pengawasan setelah kegiatan, dan kondisi ruang pejalan kaki. Kepastian informasi itu penting bagi pasien, pengunjung, serta warga yang menggantungkan penghasilan di sekitar kawasan.
