JAKARTA, djakartanetwork.com – KPK menelusuri dugaan setoran pertanahan dalam pengembangan perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pada Selasa (10/11/2026), penyidik menjadwalkan pemeriksaan sembilan pejabat dan mantan pejabat pertanahan sebagai saksi di dua lokasi.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, menyampaikan delapan saksi dijadwalkan diperiksa di Polda Jawa Timur, Surabaya. Seorang saksi lainnya dipanggil untuk pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
“Pemeriksaan bertempat di dua tempat berbeda, yakni Polda Jawa Timur di Kota Surabaya dan Gedung Merah Putih KPK di Jakarta,” kata Budi kepada wartawan, Selasa.
Delapan saksi yang dipanggil di Surabaya merupakan pejabat kantor pertanahan wilayah Jawa Timur. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK, mereka berasal dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, Kota Surabaya I, Kota Surabaya II, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Jember.
Adapun saksi yang dijadwalkan diperiksa di Jakarta ialah BK, mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I yang kini menjabat Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Selatan.
Budi menyampaikan bahwa penyidik mengembangkan pemeriksaan untuk mendalami dugaan aliran setoran kepada pejabat di kementerian terkait pelayanan pertanahan. Ketika ditanya mengenai materi pemeriksaan, ia menyebut dugaan “setoran ke atas”.
Penyidik juga ingin mencocokkan keterangan para saksi dengan temuan penggeledahan yang sebelumnya dilakukan di sejumlah kantor pertanahan. “Termasuk untuk konfirmasi hasil geledah,” jelas Budi.
Status kesembilan orang tersebut dalam agenda pemeriksaan ini adalah saksi. Pemanggilan saksi merupakan langkah pengumpulan keterangan dan tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa orang yang dipanggil terbukti melakukan tindak pidana.
Perkara yang ditangani KPK berawal dari operasi tangkap tangan di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026 yang berkaitan dengan dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sehari setelah operasi tersebut, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka.
Para tersangka yang diumumkan penyidik mencakup unsur pejabat pertanahan dan sejumlah pihak swasta. KPK kemudian melakukan penggeledahan di beberapa lokasi, termasuk kantor terkait ATR/BPN dan tempat yang berkaitan dengan proses pengurusan pertanahan.
Pendalaman atas kemungkinan penerimaan di luar perkara HGB juga menjadi bagian dari arah penyidikan. Namun, dugaan setoran atau praktik jual beli jabatan tidak boleh diperlakukan sebagai fakta yang telah terbukti sebelum proses pembuktian hukum selesai.
Perkembangan ini penting bagi masyarakat yang menggunakan layanan pertanahan, karena transparansi prosedur dan biaya pengurusan tanah berkaitan langsung dengan kepastian hukum hak atas tanah. Warga yang mengurus administrasi pertanahan sebaiknya meminta rincian biaya resmi dan menyimpan bukti pembayaran melalui saluran yang ditetapkan instansi berwenang.
Hingga keterangan tersebut disampaikan, agenda yang diumumkan KPK adalah pemanggilan untuk pemeriksaan. Belum ada konfirmasi tersendiri mengenai kehadiran seluruh saksi, isi pemeriksaan mereka, atau keputusan hukum baru yang diambil penyidik pada hari yang sama.
