JAKARTA BARAT – Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) V Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta menyatakan telah memeriksa secara internal penanggung jawab lokasi Rusunawa Flamboyan terkait dugaan pungutan dalam pemanfaatan lapangan futsal. Proses klarifikasi tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sementara pendalaman terhadap dugaan keterlibatan aparatur sipil negara masih berlangsung.
Keterangan itu disampaikan Kepala UPRS V dalam pernyataan resmi menanggapi pemberitaan dugaan pungutan liar pada fasilitas olahraga Rusunawa Flamboyan, Cengkareng Barat, Jakarta Barat. UPRS V menyebut penanggung jawab lokasi telah dipanggil untuk menjelaskan kronologi penggunaan lapangan, penerimaan uang dari pengguna luar rusun, hingga pengelolaan dana.
“Sebagai bentuk keseriusan dalam menindaklanjuti persoalan ini, proses klarifikasi terhadap penanggung jawab lokasi telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai bagian dari dokumentasi pemeriksaan internal UPRS V,” demikian petikan pernyataan tersebut.
Menurut keterangan awal yang diterima pengelola, lapangan futsal dibangun melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. UPRS V menyatakan belum menyediakan anggaran khusus untuk pemeliharaannya pada tahun anggaran 2025 dan 2026. Fasilitas itu pada dasarnya diperuntukkan bagi penghuni rusun dan dapat digunakan secara gratis.
Persoalan muncul ketika masyarakat dari luar rusun juga meminta menggunakan lapangan. Dalam keterangan yang masih diklarifikasi, terdapat penerimaan uang yang disebut sukarela, berkisar Rp20.000 hingga Rp50.000. Pihak terkait menjelaskan bahwa dana tersebut dimaksudkan untuk kebutuhan operasional dan perawatan, termasuk mengganti jaring lapangan yang rusak.
Pengelolaan uang, menurut penjelasan yang diterima UPRS V, semula dilakukan pengurus lingkungan, termasuk pengurus RT ketika itu. Setelah pergantian kepengurusan, pengelolaan sementara diserahkan kepada petugas penanggung jawab lokasi. Keterangan tersebut belum merupakan hasil akhir pemeriksaan mengenai kewenangan maupun pertanggungjawaban penerimaan uang.
UPRS V menegaskan bahwa alasan pemeliharaan tidak serta-merta membenarkan penerimaan uang atas fasilitas milik pemerintah. Setiap pungutan harus mempunyai dasar hukum, mekanisme, dan kewenangan yang jelas, dengan mengacu antara lain pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Terkait aparatur yang diduga terlibat, pengelola menyatakan telah memberikan teguran lisan. Namun, tingkat keterlibatan dan mekanisme penerimaan maupun penggunaan uang masih didalami. UPRS V menyebut tindak lanjut disiplin atau tindakan lain akan bergantung pada temuan pemeriksaan, sehingga belum ada dasar untuk menyatakan dugaan tersebut sebagai pelanggaran yang telah terbukti.
Sebagai langkah korektif, akses lapangan futsal untuk masyarakat luar ditutup sementara. Penghuni Rusunawa Flamboyan tetap diperbolehkan menggunakan fasilitas itu tanpa pungutan. UPRS V juga berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga guna menjajaki dukungan pemeliharaan yang sesuai kewenangan.
Dalam pernyataannya, Kepala UPRS V meminta maaf kepada penghuni dan menyatakan akan memperkuat pengawasan petugas, transparansi pengelolaan, serta aturan pemanfaatan fasilitas. “Bagi kami, fasilitas rusunawa adalah sarana pelayanan publik, bukan ruang untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok,” demikian penegasan dalam pernyataan resmi tersebut.
