JAKARTA BARAT, djakartanetwork.com – Pengelolaan fasilitas olahraga di Rumah Susun Flamboyan, RW 10, Kelurahan Cengkareng Barat, menjadi perhatian setelah muncul dugaan pungutan terhadap pengguna lapangan futsal. Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) V Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta mengambil langkah sementara dengan menghentikan akses masyarakat umum ke fasilitas itu.
Penutupan tersebut tidak berlaku bagi penghuni rusun. Kepala UPRS V, Muhammad Ali, menjelaskan bahwa fasilitas masih dapat digunakan oleh warga yang tinggal di Rusunawa Flamboyan. Kebijakan itu disampaikan kepada penanggung jawab lokasi pada Senin, 9 November 2026.
“Hari ini saya beri perintah langsung kepada Penanggung jawab lokasi (Penjalok) untuk sementara lapangan futsal Flamboyan ditutup untuk umum. Penggunaannya khusus hanya untuk penghuni Rusunawa Flamboyan,” ujar Ali dalam keterangan yang diterbitkan Pemerintah Kota Jakarta Barat.
Menurut keterangan UPRS V, fasilitas tersebut dibangun melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR untuk kebutuhan olahraga penghuni rusun. Pada perkembangan berikutnya, warga dari luar rusun juga meminta izin untuk memanfaatkan lapangan.
Ali menerangkan bahwa petugas lapangan bersama pengurus RT pada masa jabatannya menerima uang yang disebut sebagai pemberian sukarela berkisar Rp20 ribu sampai Rp50 ribu dari penggunaan lapangan. Menurut penjelasannya, uang itu digunakan untuk memperbaiki jaring yang rusak dan kebutuhan pengelolaan. Setelah pengurus RT terkait tidak lagi menjabat, pengelolaan uang beralih kepada penanggung jawab lokasi.
Keterangan mengenai asal dan penggunaan uang tersebut menjadi bagian penting yang perlu dibedakan dari kesimpulan hukum. Adanya penerimaan uang tidak dengan sendirinya membuktikan tindak pidana. Penetapan apakah pungutan melanggar ketentuan memerlukan pemeriksaan atas kewenangan pemungut, dasar tarif, pencatatan, dan aliran dana.
UPRS V juga menyampaikan telah memberikan teguran lisan kepada seorang aparatur sipil negara berinisial BD yang diduga berkaitan dengan praktik tersebut. Tingkat keterlibatan yang bersangkutan, menurut Ali, masih didalami. Sampai keterangan itu disampaikan, belum terdapat informasi dalam sumber resmi mengenai penetapan tersangka atau hasil pemeriksaan akhir.
Ali menegaskan bahwa penggunaan fasilitas rusun tidak boleh dikenai biaya di luar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024. Prinsip ini penting untuk memastikan penghuni dapat memanfaatkan sarana yang disediakan tanpa menghadapi pungutan yang tidak mempunyai dasar.
UPRS V selanjutnya berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga mengenai kemungkinan dukungan untuk pemeliharaan lapangan. Persoalan perawatan menjadi relevan karena fasilitas yang dibangun bagi masyarakat juga membutuhkan biaya operasional dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
Bagi warga, langkah yang perlu ditunggu adalah hasil pendalaman resmi, kejelasan aturan penggunaan oleh pihak luar, serta mekanisme pembiayaan perawatan yang transparan. Pemisahan antara pemberian sukarela dan pungutan yang tidak sah akan membantu mencegah penyimpangan sekaligus menjaga keberlanjutan fasilitas olahraga bagi penghuni rusun.
