SUBANG, djakartanetwork.com – Dugaan produksi pupuk palsu Subang di tengah musim tanam menjadi perhatian aparat kepolisian. Polres Subang mengungkap kegiatan pengolahan pupuk di sebuah gudang di Kampung Reundeuk Daweung, Desa Margahayu, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, Jawa Barat, serta menangkap seorang tersangka berinisial SW (46).
Pengungkapan perkara tersebut dipaparkan dalam konferensi pers di Aula Patriatama Polres Subang. Wakapolres Subang Kompol Fajri Anbiya menjelaskan bahwa penyidik menemukan dugaan pencampuran pupuk urea bersubsidi dengan pupuk nonsubsidi dan bahan kimia tertentu untuk menghasilkan produk yang dikemas menyerupai pupuk nonsubsidi di pasaran.
“Tersangka mencampurkan empat kuintal pupuk urea bersubsidi yang berwarna pink dengan satu kuintal pupuk nitrea nonsubsidi ditambah dengan beberapa jenis bahan kimia tertentu, mengaduknya hingga merata dan warnanya berubah menjadi putih,” kata Fajri pada Senin (9/11/2026).
Menurut keterangan polisi yang diumumkan pada Selasa (10/11/2026), tersangka diduga menggunakan proses pencampuran dan pengemasan ulang untuk membuat produk tampak seperti pupuk asli. Dugaan modus itu kini menjadi bagian dari penyidikan, sehingga kesalahan pidana SW belum dapat dianggap terbukti sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Dalam penggeledahan gudang, aparat mencatat sejumlah barang bukti pupuk dalam kemasan. Polisi menyebut menemukan 13 karung pupuk urea bersubsidi, 68 karung pupuk nitrea nonsubsidi, serta 19 karung hasil produksi yang diduga palsu. Setiap karung disebut memiliki berat 50 kilogram.
“Barang bukti yang ditemukan di lokasi ada 13 karung pupuk urea bersubsidi ukuran 50 kilogram, 68 karung pupuk nitrea nonsubsidi ukuran 50 kilogram dan 19 karung pupuk nitrea nonsubsidi ukuran 50 kilogram hasil produksi (pupuk palsu),” tutur Fajri.
Petugas juga mengamankan sembilan jeriken cairan kimia, tiga toples bahan kimia, satu unit mesin jahit kemasan, dan sejumlah karung bekas pupuk bersubsidi maupun kemasan pupuk nonsubsidi baru. Rangkaian barang itu akan menjadi bahan pemeriksaan untuk memastikan proses produksi, karakteristik produk, dan dugaan pelanggaran ketentuan perdagangan.
Polisi menyangkakan ketentuan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penerapan pasal dan pembuktiannya tetap menjadi kewenangan penyidik, penuntut umum, serta pengadilan.
Pengungkapan ini bertepatan dengan Musim Tanam Satu periode Oktober–Desember 2026. Kepala Bidang Penyuluhan dan Sumber Daya Dinas Pertanian Subang, Cecep Setiawan, menyatakan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi musim tanam tersebut sejauh ini aman dan mencukupi.
Bagi petani, perkara ini mengingatkan pentingnya memeriksa keaslian kemasan, identitas penjual, dan kesesuaian produk sebelum digunakan. Pupuk dengan komposisi yang tidak sesuai informasi pada kemasan berpotensi menimbulkan kerugian biaya maupun mengganggu kebutuhan pemupukan tanaman, meskipun dampak produk yang disita dalam kasus ini masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan terkait.
Belum ada informasi resmi yang terverifikasi mengenai total produk yang telah beredar, jumlah pembeli terdampak, ataupun hasil pengujian laboratorium terhadap barang bukti. Karena itu, temuan penyidik tidak boleh disamakan dengan kesimpulan bahwa seluruh pupuk di wilayah Subang bermasalah.
