JAKARTA, djakartanetwork.com – Wacana penyempurnaan aturan tindak pidana korupsi yang dibahas Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama Presiden Prabowo Subianto memunculkan perhatian terhadap batas antara kesalahan dalam pengambilan keputusan dan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi.
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya menyampaikan hasil kajian mengenai penyempurnaan aturan pemberantasan korupsi kepada Presiden. Pembahasan tersebut menyoroti perlunya kejelasan unsur tindak pidana, mekanisme pembuktian, serta cakupan perbuatan yang dapat dijerat melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
DEN kemudian memberikan klarifikasi bahwa kajian tersebut bukan dimaksudkan untuk menghapus unsur kerugian keuangan negara. Fokus yang hendak didorong adalah memperjelas pembuktian dan memperluas jangkauan delik korupsi agar penegakan hukum memiliki landasan yang lebih terukur.
Perdebatan ini menjadi penting karena penanganan perkara korupsi kerap bersinggungan dengan keputusan administratif maupun kebijakan bisnis. Di satu sisi, pejabat publik membutuhkan kepastian hukum ketika mengambil keputusan sesuai kewenangannya. Di sisi lain, setiap penyalahgunaan jabatan yang merugikan keuangan negara harus tetap dapat diproses berdasarkan ketentuan hukum.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto turut menyoroti pentingnya mempertahankan unsur kerugian negara dalam penanganan perkara korupsi. Menurut pandangan KPK yang diberitakan media, unsur tersebut tetap memiliki peran penting dalam penegakan hukum, bersamaan dengan kebutuhan menyempurnakan pengaturan terhadap berbagai bentuk tindak pidana korupsi.
Kepastian hukum dan pengawasan tetap harus berjalan. Penyempurnaan regulasi antikorupsi pada dasarnya perlu menjawab dua kebutuhan sekaligus. Pertama, memberikan kepastian bagi pejabat atau pelaku usaha yang menjalankan kewenangannya secara sah dan beriktikad baik. Kedua, memastikan aturan tidak membuka celah bagi penyalahgunaan kekuasaan yang berpotensi merugikan kepentingan publik.
Kejelasan unsur pidana dan standar pembuktian menjadi salah satu aspek penting dalam mencapai keseimbangan tersebut. Penilaian terhadap suatu perkara tidak cukup hanya melihat ada atau tidaknya kerugian, tetapi juga harus memperhatikan unsur delik yang disyaratkan undang-undang serta bukti yang mendukung dugaan tindak pidana.
Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi atau United Nations Convention against Corruption (UNCAC). Konvensi tersebut menjadi salah satu rujukan dalam pengembangan kebijakan antikorupsi, termasuk mengenai cakupan perbuatan yang perlu diatur dalam hukum nasional.
Meski demikian, penyelarasan aturan nasional dengan standar internasional tetap membutuhkan kajian hukum dan pembahasan melalui mekanisme legislasi yang berlaku.
Persetujuan Presiden terhadap kajian yang disampaikan DEN tidak dengan sendirinya mengubah ketentuan dalam undang-undang. Perubahan terhadap UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap harus mengikuti prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, substansi perdebatan tidak semata-mata berkisar pada keberadaan unsur kerugian negara. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana merumuskan ketentuan yang memberikan kepastian hukum tanpa mengurangi kemampuan aparat penegak hukum dalam mengusut dan menindak korupsi.
Pembahasan lanjutan atas kajian tersebut akan menjadi penentu apakah penyempurnaan regulasi mampu memperjelas batas antara risiko kebijakan yang sah dan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi. (SH)
