JAKARTA BARAT – Persoalan kepastian hukum kepemilikan tanah kembali mengemuka dalam pertemuan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dengan Kantor Pertanahan setempat. Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat, Yuliandi, memperkirakan sekitar 25 hingga 30 persen bidang tanah di wilayah tersebut belum memiliki sertifikat.
Angka yang disampaikan dalam audiensi pada Senin, 9 November 2026, itu merupakan perkiraan pejabat, bukan hasil inventarisasi final yang dilampirkan dalam keterangan pemerintah kota. Meski demikian, besarannya menunjukkan perlunya percepatan pendataan dan pelayanan agar bidang tanah yang belum terdaftar dapat ditangani sesuai ketentuan.
Pertemuan berlangsung di Kantor Wali Kota Jakarta Barat. Wali Kota Iin Mutmainnah menerima rombongan Kantor Pertanahan yang dipimpin Yuliandi, dengan pembahasan meliputi tertib administrasi, penyelesaian sengketa, dan penguatan pelayanan kepada warga.
Iin menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah kota dan Kantor Pertanahan untuk memberikan kepastian hukum terkait kepemilikan tanah serta pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL. Ia juga mengusulkan penyediaan ruang konsultasi atau sekretariat layanan pertanahan yang memudahkan warga memperoleh informasi dan memeriksa kelengkapan dokumen.
Usulan ruang konsultasi menjadi penting karena proses sertifikasi dapat berkaitan dengan riwayat penguasaan tanah, batas bidang, dokumen pendukung, hingga kesesuaian data administratif. Pelayanan yang mudah dijangkau dapat membantu warga memahami tahapan tanpa mengandalkan informasi yang belum tentu benar.
Di pihak Kantor Pertanahan, Yuliandi menyampaikan rencana meningkatkan layanan jemput bola melalui mobil pelayanan. Pihaknya juga akan memperkuat sosialisasi peralihan sertifikat analog menjadi sertifikat elektronik, termasuk menggunakan kanal informasi milik pemerintah kota.
“Kami akan mendorong sosialisasi perubahan sertifikat tanah analog menjadi sertifikat elektronik, termasuk memanfaatkan media informasi milik Pemerintah Kota Jakarta Barat,” kata Yuliandi dalam keterangan resmi pemerintah kota.
Menurut penjelasannya, koordinasi bersama kelurahan akan diarahkan untuk mengidentifikasi bidang tanah milik masyarakat sekaligus menyebarkan informasi persyaratan sertifikasi. Pendataan yang lebih baik diharapkan membantu mengenali persoalan sejak tahap awal, termasuk kemungkinan ketidaksesuaian data.
Pembahasan juga menyentuh aset milik pemerintah daerah. Iin mendorong penataan dan sertifikasi aset, termasuk lahan yang berpotensi dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau dan ruang terbuka biru untuk mendukung pengendalian banjir.
Yuliandi menyoroti perlunya pemetaan aset pemerintah guna mengurangi risiko tumpang tindih kepemilikan dan klaim pihak lain. Penguatan data aset publik tidak dapat dipisahkan dari perlindungan hak masyarakat yang berbatasan dengan aset tersebut.
Ke depan, ukuran keberhasilan koordinasi ini bukan semata jumlah pertemuan, melainkan kejelasan lokasi pelayanan, persyaratan yang dapat diakses warga, data bidang yang telah diidentifikasi, serta penyelesaian berkas sesuai prosedur. Pemerintah belum mengumumkan target angka sertifikasi baru dalam keterangan audiensi tersebut.
Bagi pemilik tanah yang belum bersertifikat, penguatan layanan juga perlu disertai penjelasan mengenai perbedaan pendaftaran bidang tanah, penanganan sengketa, dan perubahan bentuk sertifikat. Ketiganya merupakan urusan yang tidak selalu memiliki persyaratan maupun waktu penyelesaian sama. Warga memerlukan informasi resmi agar tidak keliru memilih jalur administrasi atau menafsirkan status tanah.
