ROMA, djakartanetwork.com — Pemerintah Italia menyetujui rancangan anggaran 2027 yang memuat kenaikan pajak bagi sektor perbankan, asuransi, dan perusahaan energi. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menopang pembiayaan negara sekaligus menyediakan ruang bagi pemotongan pajak dan peningkatan belanja publik.
Reuters melaporkan, kabinet Italia menyetujui rancangan anggaran tersebut pada Rabu (28/10/2026). Paket fiskal senilai sekitar 26 miliar euro itu mencakup keringanan pajak dan tambahan pengeluaran pemerintah, dengan sasaran antara lain kelompok berpenghasilan menengah dan pekerja mandiri.
Pemerintah juga berencana memperbesar pendanaan layanan kesehatan nasional. Namun, langkah tersebut harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga defisit anggaran agar tetap terkendali di tengah kebutuhan belanja negara yang meningkat.
Dalam proyeksi pemerintah, defisit anggaran Italia diperkirakan mencapai 3,4 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2027, naik dari proyeksi 2,9 persen pada 2026. Angka itu melampaui batas defisit 3 persen yang ditetapkan Uni Eropa.
Salah satu sumber tambahan penerimaan berasal dari sektor keuangan. Perusahaan perbankan dan asuransi diperkirakan menyumbang lebih dari 5 miliar euro melalui kebijakan perpajakan yang direncanakan pemerintah.
Tarif pajak penghasilan badan atau IRES untuk bank akan dinaikkan dari 27,5 persen menjadi 30,5 persen. Sementara itu, tarif untuk perusahaan asuransi direncanakan meningkat dari 24 persen menjadi 27 persen.
Selain sektor keuangan, pemerintah juga membidik perusahaan energi dan industri perjudian. Masing-masing sektor tersebut diperkirakan berkontribusi sekitar 700 juta euro untuk mendukung pembiayaan anggaran.
Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menyatakan pemerintah turut mempertimbangkan kenaikan pajak atas transaksi keuangan. Kebijakan itu menjadi bagian dari upaya memperluas sumber penerimaan negara di tengah kebutuhan untuk membiayai berbagai program pemerintah.
Wakil Menteri Ekonomi Maurizio Leo menjelaskan bahwa rancangan pungutan terhadap sektor perbankan disusun dengan mempertimbangkan kondisi permodalan bank. Pemerintah berupaya agar kebijakan tersebut tidak mengganggu rasio modal lembaga keuangan.
Menteri Ekonomi Giancarlo Giorgetti juga menyoroti pemanfaatan fleksibilitas fiskal Uni Eropa untuk mendukung kebutuhan investasi, termasuk pertahanan dan program lingkungan.
Persetujuan kabinet menjadi tahapan penting dalam penyusunan anggaran Italia tahun depan. Meski demikian, ketentuan dalam rancangan tersebut masih perlu mengikuti proses legislasi sebelum dapat diberlakukan sepenuhnya.
Bagi pasar, kebijakan ini akan menjadi perhatian karena kenaikan beban pajak dapat memengaruhi perhitungan laba perusahaan, terutama di sektor perbankan, asuransi, dan energi. Dampak akhirnya akan bergantung pada aturan pelaksanaan serta respons dunia usaha terhadap perubahan kebijakan fiskal tersebut. (AY)
