BEOGRAD, djakartanetwork.com — Kemenangan gerakan yang didukung mahasiswa dalam pemilihan parlemen Serbia membuka babak baru dalam politik negara Balkan tersebut. Setelah bertahun-tahun menggelar demonstrasi antikorupsi, gerakan ini kini menghadapi tantangan untuk membentuk pemerintahan yang mampu menjawab tuntutan masyarakat.
Hasil penghitungan suara yang dilaporkan Reuters menunjukkan daftar kandidat dukungan mahasiswa meraih 52,7 persen suara, sedangkan koalisi yang dipimpin Partai Progresif Serbia (SNS) memperoleh 39,2 persen. Dengan hampir 99 persen suara telah dihitung, kubu mahasiswa diperkirakan menguasai 139 dari total 250 kursi parlemen. Angka tersebut mengacu pada hasil penghitungan yang dilaporkan saat itu.
Hasil pemilu pada Minggu, 25 Oktober 2026, menjadi pukulan politik bagi Aleksandar Vucic, tokoh yang mendominasi politik Serbia sejak 2014. Ia mengakui kekalahan kubunya setelah pemungutan suara. Meski demikian, pergantian kekuasaan belum otomatis menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini memicu ketidakpuasan masyarakat.
Gerakan mahasiswa tersebut berkembang dari gelombang protes setelah ambruknya kanopi stasiun kereta di Novi Sad pada November 2024, yang menewaskan 16 orang. Peristiwa itu memicu tuntutan pertanggungjawaban dan meluas menjadi gerakan yang menyoroti korupsi serta tata kelola pemerintahan.
Tantangan berikutnya adalah menentukan figur yang akan memimpin pemerintahan dan mengisi sejumlah kementerian strategis. Karena tidak bertumpu pada satu pemimpin dominan, gerakan mahasiswa juga harus menjaga kesatuan di antara para pendukungnya selama proses penyusunan pemerintahan berlangsung.
Sejumlah nama yang mencuat antara lain Ilija Srdanovic, seorang ahli jantung yang memimpin daftar kandidat mahasiswa; Dejan Soskic, mantan gubernur bank sentral Serbia; serta Radomir Sajcic, profesor di Universitas Beograd. Namun, belum ada kepastian bahwa mereka akan menduduki jabatan tertentu dalam kabinet mendatang.
Pembentukan pemerintahan akan menjadi penentu sejauh mana janji reformasi dapat diwujudkan. Pemberantasan korupsi, pembenahan institusi publik, dan peningkatan kualitas pendidikan termasuk agenda yang disuarakan gerakan tersebut. Pelaksanaannya membutuhkan dukungan politik, kebijakan yang terukur, serta kemampuan mengelola lembaga negara.
Sesuai mekanisme konstitusional Serbia, pembentukan pemerintahan harus mengikuti tahapan setelah parlemen terbentuk dan hasil pemilu ditetapkan secara resmi. Karena itu, kemenangan dalam pemungutan suara baru menjadi tahap awal dari proses politik yang lebih panjang.
Perhatian publik kini tertuju pada kemampuan para kandidat menjaga kepercayaan pemilih setelah memperoleh mandat politik. Bagi gerakan mahasiswa Serbia, keberhasilan tidak cukup diukur dari berakhirnya dominasi lawan politik, tetapi juga dari kemampuan membentuk pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. (AY/Berbagai Sumber)
