JAKARTA, djakartanetwork.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama unsur kepolisian, TNI, dan perwakilan pemuda sepakat membentuk posko keamanan gabungan di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Langkah ini ditempuh untuk menekan aksi tawuran yang kembali terjadi di sekitar Stasiun Manggarai.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pembentukan posko tersebut telah mendapat persetujuannya. Kesepakatan itu diambil sebagai upaya bersama untuk meredam konflik antarkelompok pemuda yang berulang di kawasan tersebut.
“Polisi, TNI, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah sepakat bersama perwakilan pemuda untuk membentuk posko keamanan gabungan. Saya sudah memberikan persetujuan,” kata Pramono di Cipayung, Jakarta Timur, Senin (19/10/2026).
Rencana pembentukan posko itu muncul setelah bentrokan antarkelompok pemuda kembali pecah di sekitar Stasiun Manggarai pada Minggu (18/10/2026).
Menurut Pramono, insiden tersebut bermula dari aksi saling provokasi antara dua kelompok yang menggunakan petasan. Peristiwa itu bahkan berujung pada kebakaran di sebuah kios setempat.
Kejadian tersebut menunjukkan bahwa konflik antarkelompok tidak hanya berpotensi mengganggu ketertiban umum, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian bagi warga dan pelaku usaha di sekitar lokasi.
Melalui posko keamanan gabungan, pemerintah bersama aparat keamanan dan perwakilan pemuda diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan serta meredam potensi bentrokan sebelum berkembang menjadi aksi kekerasan.
Pelibatan perwakilan pemuda juga menjadi bagian penting dalam pendekatan tersebut. Sebab, upaya menjaga keamanan lingkungan membutuhkan keterlibatan masyarakat, selain kesiapsiagaan aparat.
Meski demikian, efektivitas posko tersebut nantinya akan bergantung pada pelaksanaan pengawasan, koordinasi antarpihak, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam mencegah provokasi dan menjaga situasi tetap kondusif.
(SH/Berbagai Sumber)
