JAKARTA, djakartanetwork.com – Ancaman resistansi antimikroba atau Antimicrobial Resistance (AMR) di Indonesia menjadi perhatian serius pemerintah. Data surveilans nasional Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan tingkat resistansi bakteri Escherichia coli terhadap antibiotik seftriakson mencapai 70,8 persen pada 2024.
Angka tersebut tercatat berdasarkan pemeriksaan isolat E. coli dari spesimen darah yang dilaporkan dalam sistem surveilans nasional. Pada periode yang sama, proporsi bakteri Staphylococcus aureus yang resistan terhadap metisilin atau dikenal sebagai Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) mencapai 40,16 persen.
Temuan tersebut tercantum dalam Pedoman Surveilans Resistansi Antimikroba di Rumah Sakit yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Nomor HK.02.02/D/1476/2026.
Kemenkes menjelaskan, resistansi antimikroba merupakan kondisi ketika mikroorganisme seperti bakteri menjadi kebal terhadap obat yang sebelumnya efektif untuk mengatasi infeksi. Akibatnya, penanganan pasien menjadi lebih sulit karena pilihan pengobatan semakin terbatas.
Persoalan ini juga dapat memperpanjang masa perawatan, meningkatkan risiko komplikasi, hingga menambah beban biaya pengobatan.
Ancaman tersebut kembali disoroti Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono saat membuka Konferensi Regional Asia Pasifik tentang Resistansi Antimikroba 2026 di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dalam keterangan resmi yang disampaikan melalui laman Kemenkes, Dante menegaskan bahwa AMR bukan lagi sekadar ancaman masa depan, melainkan persoalan kesehatan masyarakat yang membutuhkan penanganan cepat, terpadu, dan berkelanjutan.
Menurutnya, resistansi antimikroba berkembang secara perlahan di berbagai sektor, mulai dari rumah sakit, peternakan, pertanian, sumber air, hingga lingkungan masyarakat.
Karena itu, penanganannya tidak cukup hanya mengandalkan sektor kesehatan manusia. Pemerintah perlu memperkuat kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan One Health, yang menghubungkan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan.
Kemenkes juga mencatat besarnya dampak AMR secara global. Pada 2021, resistansi antimikroba secara langsung menyebabkan lebih dari 1,14 juta kematian dan berkaitan dengan 4,71 juta kematian lainnya di seluruh dunia.
Untuk memperkuat pengendalian di dalam negeri, pemerintah telah memasukkan agenda penanganan AMR dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta Strategi Nasional Pengendalian AMR Sektor Kesehatan 2025–2029.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah menargetkan sebanyak 80 persen rumah sakit telah menjalankan Program Pengendalian Resistansi Antimikroba pada 2029. Selain itu, 60 persen rumah sakit pemerintah ditargetkan mematuhi standar peresepan antibiotik sistemik secara empiris.
Sementara itu, Direktur ReAct Asia Pacific, Dr. S.S. Lal, menilai tantangan terbesar pengendalian AMR saat ini terletak pada pelaksanaan kebijakan di lapangan. Ia menyoroti masih adanya kesenjangan antara komitmen pemerintah dengan implementasi, termasuk kesesuaian rencana dan anggaran serta penerapan pedoman penggunaan antibiotik.
Konferensi Regional Asia Pasifik 2026 yang berlangsung pada 9–10 November di Jakarta tersebut diikuti sekitar 90 delegasi dari 28 negara.
Forum ini membahas sejumlah agenda, termasuk penguatan pengawasan penggunaan antibiotik, akses terhadap obat esensial, serta peningkatan kapasitas laboratorium untuk mendeteksi mikroorganisme yang resistan terhadap obat.
Kemenkes berharap hasil pertemuan tersebut dapat menghasilkan rekomendasi lintas pemangku kepentingan sebagai bahan evaluasi menjelang pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2029. (AY)
