WASHINGTON, djakartanetwork.com – Perselisihan antara pemerintah federal Amerika Serikat dan otoritas California terkait pemungutan suara melalui pos meningkat menjelang pemilihan paruh waktu pada 3 November 2026. Departemen Kehakiman AS memperingatkan pejabat pemilu di Los Angeles County dan California bahwa mereka berpotensi menghadapi konsekuensi pidana jika menghitung surat suara yang dikaitkan dengan lebih dari 20.000 orang yang diduga bukan warga negara AS.
Peringatan tersebut tertuang dalam surat yang dirilis Departemen Kehakiman pada Jumat, 16 Oktober 2026. Pemerintahan Presiden Donald Trump menilai surat suara tersebut perlu ditinjau karena status kewarganegaraan orang-orang yang tercantum dalam daftar itu dipersoalkan.
Pelaksana tugas Wakil Jaksa Agung AS, Trent McCotter, menyatakan bahwa memberikan suara dalam pemilihan federal tanpa kewarganegaraan AS merupakan tindak pidana. Ia juga memperingatkan bahwa pihak yang dengan sengaja memfasilitasi pelanggaran tersebut dapat menghadapi konsekuensi hukum.
Langkah itu menyusul gugatan Departemen Kehakiman terhadap California pada Kamis, 15 Oktober 2026. Pemerintah federal berupaya menghentikan penghitungan surat suara yang dipersoalkan tersebut. Beberapa hari sebelumnya, otoritas California juga diberi waktu 48 jam untuk meninjau daftar pemilih yang diduga bukan warga negara AS atau menghadapi tindakan hukum.
Presiden Donald Trump turut mengunggah surat peringatan tersebut melalui platform Truth Social. Dalam unggahannya, Trump mengancam bahwa para pejabat yang dimaksud dapat dijatuhi hukuman penjara dalam waktu lama.
Namun, tuduhan mengenai status kewarganegaraan para pemilih itu masih perlu dibedakan dari fakta pelanggaran yang telah terbukti. Angka lebih dari 20.000 orang tersebut merupakan klaim pemerintahan Trump mengenai individu yang diduga bukan warga negara AS, bukan berarti seluruhnya telah terbukti memberikan suara secara ilegal.
Otoritas California sebelumnya menolak langkah pemerintah federal yang dinilai dapat membuka akses terhadap data pemilih yang dilindungi dan memicu penghapusan nama dari daftar pemilih. Sekretaris Negara Bagian California, Shirley Weber, menyampaikan keberatan atas upaya tersebut karena dinilai berpotensi menimbulkan kekacauan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses pemilu.
Perselisihan ini menempatkan persoalan verifikasi kewarganegaraan dan penghitungan surat suara sebagai salah satu isu sensitif menjelang pemilihan paruh waktu AS. Di satu sisi, pemerintah federal menegaskan perlunya mencegah pemungutan suara oleh pihak yang tidak memenuhi syarat. Di sisi lain, proses verifikasi harus memastikan bahwa pemilih yang sah tidak kehilangan haknya akibat kesalahan identifikasi.
Dengan jadwal pemungutan suara yang semakin dekat, proses hukum antara pemerintah federal dan California berpotensi memengaruhi pelaksanaan pemilu di negara bagian tersebut. Perkembangan perkara di pengadilan dan tanggapan resmi otoritas pemilu akan menjadi faktor penting untuk menentukan bagaimana sengketa ini diselesaikan. (AY/Reuters)
