JAKARTA – Perekonomian DKI Jakarta tumbuh 5,87 persen secara tahunan pada triwulan III 2026, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat 5,52 persen. Data yang dipaparkan Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta memperlihatkan posisi ibu kota sebagai salah satu penggerak utama perekonomian nasional.
Kepala Kantor Perwakilan BI DKI Jakarta, Iwan Setiawan, menyampaikan perkembangan tersebut dalam paparan kepada media pada Senin, 9 November 2026. Sebagai perbandingan, laju pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama tercatat 5,47 persen secara tahunan.
Jakarta menyumbang pangsa sekitar 16,09 persen terhadap perekonomian Indonesia. Menurut penjelasan BI, pertumbuhan daerah ditopang oleh permintaan domestik, peningkatan investasi, dan kinerja beberapa lapangan usaha utama, termasuk jasa keuangan, perdagangan, serta informasi dan komunikasi.
“Kinerja positif tersebut ditopang oleh permintaan domestik yang tetap solid, investasi yang terakselerasi, serta kinerja lapangan usaha utama, terutama Jasa Keuangan dan Asuransi, Perdagangan, dan Informasi dan Komunikasi,” ujar Iwan dalam paparan yang dilaporkan pada hari tersebut.
Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,16 persen, sedikit lebih rendah daripada 5,18 persen pada triwulan sebelumnya. BI mengaitkan moderasi itu dengan normalisasi permintaan setelah libur sekolah dan perayaan Iduladha. Meski melambat tipis, konsumsi rumah tangga masih menjadi salah satu kekuatan ekonomi Jakarta.
Investasi yang tercermin dalam pembentukan modal tetap bruto tumbuh 5,44 persen. BI menyebut kontribusi proyek pemerintah serta investasi swasta domestik, termasuk pembangunan MRT rute Bundaran HI–Kota dan LRT rute Velodrome–Manggarai.
Dari sisi perdagangan luar wilayah dan internasional, pertumbuhan ekspor barang dan jasa mencapai 9,86 persen. Sementara pertumbuhan impor barang melandai menjadi 6,76 persen dari 10,52 persen pada triwulan sebelumnya. Konsumsi pemerintah justru terkontraksi 9,29 persen setelah periode percepatan belanja.
Lapangan usaha jasa keuangan mencatat pertumbuhan 10,86 persen, sedangkan perdagangan besar dan eceran tumbuh 6,22 persen. Penyediaan akomodasi serta makan dan minum tumbuh 9,57 persen, sejalan dengan aktivitas acara dan pergerakan pengunjung. Sektor informasi dan komunikasi tumbuh 5,18 persen.
Angka pertumbuhan yang positif tidak otomatis menjelaskan keadaan setiap rumah tangga atau usaha kecil. Perubahan pendapatan pedagang, biaya operasional, kesempatan kerja, dan daya beli kelompok berpenghasilan rendah memerlukan pengukuran tersendiri agar manfaat pertumbuhan dapat dinilai secara lebih merata.
Bank Indonesia menyatakan akan memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan para pemangku kepentingan terkait, antara lain dalam pengendalian inflasi, digitalisasi sistem pembayaran, investasi sektor produktif, dan ekonomi kreatif. Kebijakan tersebut menjadi perhatian karena pertumbuhan ekonomi perlu diikuti stabilitas harga dan peluang usaha yang dapat dirasakan masyarakat.
Untuk membaca angka pertumbuhan secara lebih utuh, masyarakat juga perlu membandingkannya dengan perkembangan inflasi dan ketenagakerjaan pada periode yang sama. Pertumbuhan sektor tertentu tidak selalu berjalan dengan kecepatan serupa di seluruh bidang usaha. Karena itu, pemerataan manfaat masih menjadi isu penting dalam evaluasi kebijakan ekonomi daerah.
