BEIJING, djakartanetwork.com – Pemerintah China kembali memperpanjang penangguhan tarif tambahan sebesar 24 persen terhadap produk impor asal Amerika Serikat (AS) selama dua bulan. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas hubungan perdagangan kedua negara di tengah proses negosiasi tarif timbal balik.
Keputusan itu diumumkan Komisi Tarif Bea Cukai Dewan Negara China pada Senin (9/11/2026). Penangguhan mulai berlaku pada Selasa (10/11/2026) pukul 13.01 waktu Beijing.
Meski tarif tambahan 24 persen kembali ditangguhkan, China tetap mempertahankan tarif tambahan sebesar 10 persen terhadap barang-barang asal AS. Dengan demikian, kebijakan tersebut bukan penghapusan tarif secara keseluruhan, melainkan perpanjangan masa penangguhan sebagian bea masuk.
Dalam pengumumannya, otoritas China menyatakan keputusan tersebut diambil untuk melaksanakan kesepahaman yang dicapai oleh pemimpin kedua negara dalam pertemuan di Washington.
Selain kebijakan tarif, China juga memperpanjang penangguhan pungutan khusus terhadap kapal-kapal yang memiliki keterkaitan dengan AS hingga 10 Januari 2027.
Kementerian Transportasi China turut melanjutkan penangguhan penyelidikan mengenai dampak terhadap keamanan dan kepentingan pengembangan industri pelayaran, galangan kapal, serta rantai pasok terkait.
Kebijakan biaya pelabuhan tersebut menjadi salah satu isu penting dalam hubungan perdagangan kedua negara. Sebelumnya, China menerapkan pungutan khusus terhadap kapal yang dimiliki, dioperasikan, atau memiliki keterkaitan kepemilikan dengan perusahaan dan individu AS.
Di sisi lain, proses perundingan perdagangan kedua negara masih berlanjut. Kementerian Perdagangan China sebelumnya menyampaikan bahwa Beijing dan Washington telah mencapai kesepahaman mengenai pengurangan tarif secara timbal balik terhadap produk senilai sekitar US$30 miliar dari masing-masing negara.
Dalam skema tersebut, sekitar 90 persen produk yang masuk dalam kesepakatan kedua pihak direncanakan memperoleh tarif setara dengan tarif negara yang mendapat perlakuan paling menguntungkan atau Most Favored Nation (MFN). Pelaksanaannya tetap memerlukan penyelesaian prosedur hukum di masing-masing negara.
Perpanjangan penangguhan tarif dan biaya pelabuhan ini memberikan ruang bagi kedua negara untuk melanjutkan pembahasan tanpa langsung meningkatkan tekanan perdagangan.
Bagi pelaku usaha, kepastian kebijakan tarif menjadi faktor penting dalam menentukan biaya impor, harga produk, serta perencanaan rantai pasok lintas negara. Namun, keberlanjutan relaksasi tersebut masih bergantung pada perkembangan negosiasi dan langkah kebijakan perdagangan berikutnya dari Washington maupun Beijing. (AY)
