PARIS, djakartanetwork.com – Kandidat presiden Prancis dari Partai La France Insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, menawarkan perubahan arah kebijakan ekonomi dengan mengandalkan stimulus belanja masyarakat. Selain menjanjikan pemulihan ekonomi, politikus berusia 75 tahun itu kembali menyuarakan kritik terhadap NATO dan keterlibatan Amerika Serikat dalam berbagai konflik internasional.
Program tersebut disampaikan Mélenchon dalam kampanye politik di Le Bourget, kawasan pinggiran utara Paris, Sabtu (7/11/2026). Di hadapan sekitar 17.000 pendukungnya, ia memperkenalkan agenda politik untuk menghadapi pemilihan presiden Prancis 2027.
Mélenchon menegaskan, apabila memperoleh mandat pemerintahan, partainya akan mengambil pendekatan ekonomi yang berbeda dari kebijakan Presiden Emmanuel Macron.
“Kami akan melakukan hal yang benar-benar berlawanan, yakni menerapkan kebijakan stimulus,” kata Mélenchon, sebagaimana dikutip Reuters.
Ia menjelaskan, pemulihan ekonomi akan didorong melalui peningkatan konsumsi masyarakat dan pemanfaatan dana yang telah tersedia untuk memenuhi kebutuhan sosial serta lingkungan.
Dalam program ekonominya, LFI mengusulkan kenaikan upah minimum bersih bulanan dari sekitar 1.480 euro menjadi 1.700 euro. Partai tersebut juga menginginkan pembatasan harga sejumlah kebutuhan pokok, penyesuaian upah berdasarkan inflasi, serta peningkatan pajak terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.
Tidak hanya itu, Mélenchon berencana membatalkan reformasi pensiun yang diberlakukan pemerintahan Macron. Kebijakan tersebut sebelumnya menaikkan usia pensiun minimum secara bertahap dari 62 menjadi 64 tahun.
Sebagai gantinya, LFI mengusulkan pengembalian usia pensiun menjadi 60 tahun bagi pekerja yang telah membayar iuran selama 40 tahun.
Di sektor energi, program politik Mélenchon juga menawarkan perubahan besar. Ia mendorong penghentian penggunaan energi nuklir secara bertahap dan mengarah pada sistem kelistrikan yang sepenuhnya mengandalkan energi terbarukan.
Rencana tersebut mencakup pembatalan pengembangan reaktor nuklir generasi baru EPR2 serta pembatasan masa operasional pembangkit nuklir hingga maksimal 60 tahun.
Sementara dalam kebijakan luar negeri, Mélenchon kembali mempertanyakan keberadaan Prancis di dalam North Atlantic Treaty Organization (NATO).
Ia mengusulkan penarikan Prancis dari aliansi militer tersebut secara bertahap, dimulai dengan keluar dari struktur komando militer terintegrasi NATO.
“Kami tidak memiliki alasan untuk berada di NATO maupun terlibat dalam perang Amerika,” ujar Mélenchon.
Ia juga menginginkan Prancis membangun hubungan internasional melalui kerja sama dengan negara-negara nonblok atau tidak berpihak pada kekuatan militer tertentu.
Program tersebut memperlihatkan perbedaan pendekatan politik Mélenchon dengan pemerintahan Macron, terutama dalam kebijakan ekonomi, energi, pertahanan, dan hubungan internasional.
Mélenchon selama ini dikenal sebagai salah satu tokoh utama sayap kiri Prancis. Sejumlah survei yang dikutip Reuters menunjukkan dirinya berpeluang mencapai putaran kedua pemilihan presiden 2027, meskipun hasil survei tersebut juga memperlihatkan tantangan dalam menghadapi kandidat dari kelompok sayap kanan.
Dengan agenda ekonomi yang menekankan peningkatan daya beli dan perubahan kebijakan luar negeri, Mélenchon mulai mempertegas arah kampanyenya menjelang kontestasi politik Prancis tahun depan. (SH)
