JAKARTA, djakartanetwork.com – Bank Indonesia mengimplementasikan bank kliring renminbi atau RMB clearing bank untuk memperkuat infrastruktur transaksi keuangan Indonesia dengan Tiongkok. Peluncuran dilakukan Kamis (12/11/2026) dalam pertemuan tingkat tinggi pengembangan ekosistem rupiah dan renminbi di kantor pusat Bank Indonesia.
Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menjelaskan fasilitas tersebut menjadi bagian penguatan pasar uang dan valuta asing dalam negeri. Sasaran kebijakan mencakup perluasan akses likuiditas renminbi, peningkatan efisiensi transaksi perdagangan dan investasi, serta penyediaan alternatif pembayaran lintas negara.
“Penguatan ekosistem ini merupakan bagian dari langkah untuk mendukung stabilitas nilai Rupiah dan memperkuat ketahanan sektor eksternal Indonesia,” ujar Destry dalam keterangan resmi Bank Indonesia.
Acara peluncuran dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, perwakilan People’s Bank of China, Otoritas Jasa Keuangan, Bank of China, kalangan perbankan, serta pelaku usaha. Keterlibatan berbagai lembaga itu menunjukkan kebijakan memerlukan koordinasi antarpihak di pasar keuangan.
Bank Indonesia menyebut pengembangan ekosistem rupiah-renminbi didasarkan pada tiga pilar, yakni operasi moneter, pengembangan pasar, dan kerja sama internasional. Bank kliring merupakan unsur pendukung agar kebutuhan mata uang renminbi dalam transaksi dapat dilayani melalui mekanisme keuangan yang lebih terstruktur.
Airlangga menyampaikan harapan agar perluasan transaksi mata uang lokal turut mendukung peningkatan ekspor Indonesia ke Tiongkok. Ia menyinggung kondisi perdagangan bilateral yang masih mencatat defisit bagi Indonesia sehingga penguatan sektor eksternal tetap menjadi pekerjaan pemerintah.
Pengembangan sistem kliring tidak otomatis memperbaiki neraca perdagangan. Surplus atau defisit tetap bergantung pada nilai barang dan jasa yang diperdagangkan, daya saing produk, kebutuhan impor, serta kondisi permintaan dari mitra dagang.
Bagi perusahaan yang melakukan impor bahan baku, mesin, atau barang lain dari Tiongkok, tambahan jalur pembayaran dapat menjadi pilihan pengelolaan transaksi. Namun, manfaat biaya dan kecepatan harus dipastikan melalui ketentuan bank penyedia layanan, bukan diasumsikan sama bagi semua pengguna.
People’s Bank of China melalui Deputi Gubernurnya, Tao Ling, menyampaikan dukungan terhadap pengembangan kerja sama keuangan kedua negara. Bank of China disebut memiliki peran dalam ketersediaan likuiditas renminbi dan kelancaran transaksi lintas negara.
Pelaku usaha perlu mencermati persyaratan dan biaya fasilitas ketika mulai digunakan. Dampak yang relevan untuk ditelusuri selanjutnya adalah volume transaksi, jumlah pengguna, serta apakah alternatif pembayaran benar-benar meningkatkan efisiensi tanpa menambah risiko bagi perusahaan.
Pengembangan pasar mata uang lokal juga menuntut keterbukaan informasi agar perusahaan dapat membandingkan layanan antarbank. Pelaku usaha perlu membedakan manfaat kebijakan dari keputusan komersial masing-masing penyedia jasa keuangan. Perbandingan biaya, jadwal penyelesaian, dan ketersediaan dana menjadi pertimbangan sebelum menggunakan mekanisme baru. Bagi usaha skala kecil, pemahaman mengenai prosedur pembayaran sama pentingnya dengan ketersediaan fasilitas tersebut. Pemerintah dan otoritas moneter perlu terus menginformasikan perkembangan implementasi tanpa memberi kesan bahwa seluruh risiko perdagangan dapat diselesaikan hanya dengan satu sarana pembayaran.
