JAKARTA, djakartanetwork.com – Bank Indonesia bersama bank sentral Malaysia, Thailand, dan Filipina menyepakati perluasan kerja sama transaksi mata uang lokal untuk pembayaran lintas negara. Nota kesepahaman baru itu ditandatangani pada Jumat (13/11/2026), dengan sasaran meningkatkan efisiensi perdagangan, investasi, serta transaksi bilateral lain yang memenuhi persyaratan.
Kesepakatan melibatkan Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia, Bank of Thailand, dan Bangko Sentral ng Pilipinas. Masing-masing diwakili Gubernur BI Destry Damayanti, Gubernur BNM Abdul Rasheed Ghaffour, Gubernur BOT Vitai Ratanakorn, dan Gubernur BSP Eli M. Remolona Jr.
Kerangka tersebut dikenal sebagai Local Currency Transaction atau LCT. Melalui mekanisme itu, pelaku usaha diharapkan memiliki lebih banyak pilihan menggunakan mata uang negara yang bertransaksi tanpa selalu melakukan konversi melalui mata uang ketiga.
Menurut siaran pers bersama keempat bank sentral, kesepakatan anyar menggantikan kerangka sebelumnya yang ditandatangani BI, BNM, dan BOT pada Agustus 2023. Kehadiran Filipina memperluas cakupan kerja sama yang sebelumnya melibatkan tiga negara.
Bank sentral menyebut penggunaan mata uang lokal berpotensi mengurangi biaya konversi, meningkatkan efisiensi penyelesaian pembayaran, dan memberikan fleksibilitas untuk mengelola risiko perubahan nilai tukar. Manfaat tersebut masih merupakan tujuan kebijakan sehingga hasilnya perlu dilihat dari implementasi di sektor keuangan dan dunia usaha.
Bagi eksportir serta importir, pilihan mata uang pembayaran dapat memengaruhi ongkos transaksi dan pengelolaan keuangan. Pelaku bisnis yang menerima pembayaran dalam mata uang mitra dagang tetap perlu memperhitungkan kebutuhan likuiditas, harga barang, kontrak perdagangan, dan risiko kurs yang tidak sepenuhnya hilang.
Kesepakatan ini juga menjadi bagian penguatan ketahanan ekonomi regional saat kondisi keuangan global berubah. Kolaborasi bank sentral diperlukan agar mekanisme pembayaran dapat digunakan secara teratur melalui lembaga keuangan yang memenuhi ketentuan.
Namun, nota kesepahaman bukan berarti seluruh transaksi antarnegara otomatis diwajibkan menggunakan mata uang lokal. Penggunaan kerangka tersebut tetap mengikuti persyaratan dan kesepakatan para pihak pada setiap transaksi yang memenuhi cakupan kebijakan.
Keempat bank sentral menyatakan akan memperkuat pengembangan dan penerapan LCT. Pelaku usaha dan perbankan perlu mengikuti informasi lanjutan mengenai fasilitas yang tersedia, persyaratan transaksi, dan prosedur penyelesaiannya.
Keberhasilan kebijakan pada akhirnya lebih mudah dinilai dari banyaknya perusahaan yang memanfaatkan fasilitas, perubahan biaya pembayaran, dan kemampuan pasar menyediakan likuiditas mata uang mitra. Data pelaksanaan tersebut penting untuk menguji dampak langsung kesepakatan terhadap aktivitas ekonomi riil.
Dari sisi kepentingan publik, perluasan kerja sama ini berhubungan dengan harga barang perdagangan dan efisiensi biaya yang akhirnya ditanggung pelaku pasar. Namun biaya yang lebih rendah pada tingkat pembayaran tidak serta-merta diteruskan menjadi harga jual lebih murah. Besarnya manfaat bagi konsumen bergantung pada keputusan perusahaan serta struktur pasar masing-masing produk. Karena itu, pemantauan penerapan LCT perlu memperhatikan baik kepentingan lembaga keuangan maupun pengaruhnya terhadap pelaku usaha kecil yang melakukan perdagangan lintas batas. Informasi resmi mengenai mekanisme serta risiko harus mudah diakses pengguna.
