JAKARTA SELATAN, djakartanetwork.com – Longsor di lokasi pembangunan area parkir lapangan padel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, tidak hanya menimbulkan kerusakan pada lingkungan sekitar. Peristiwa tersebut memunculkan pemeriksaan kepolisian serta persoalan kelengkapan perizinan pada bagian proyek yang terdampak.
Polsek Mampang Prapatan mulai mendata pihak terdampak dan meminta keterangan sejumlah orang berkaitan dengan longsor yang terjadi pada Selasa (10/11/2026). Di antara pihak yang dimintai keterangan termasuk unsur yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi.
“Polsek Mampang telah mendata pihak pihak yang terdampak dari kejadian. Dan tentunya Polisi juga melakukan penyelidikan atas kejadian dimaksud dengan menginterogasi pihak terdampak dan juga pihak terkait dengan kejadian,” kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi, Jumat (13/11/2026).
Ketika ditanya apakah kontraktor turut diperiksa, Joko menegaskan, “Tentunya itu (kontraktor) bagian yang saya sebut pihak terkait.” Kepolisian belum menyampaikan kesimpulan mengenai ada atau tidaknya unsur tindak pidana dalam peristiwa tersebut.
Longsor dilaporkan berdampak pada lima rumah yang dihuni delapan kepala keluarga atau sekitar 45 jiwa. Material longsor juga menutup akses jalan warga yang menghubungkan kawasan Kemang Selatan. Penanganan awal difokuskan pada pembersihan material agar jalur masyarakat dapat digunakan kembali.
Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan sebelumnya mengemukakan dugaan mengenai kekuatan struktur penahan tanah. Kepala Suku Dinas SDA Jakarta Selatan Santo menyebut kemungkinan fondasi pagar tidak memadai untuk menahan tekanan tanah ketika terkena air hujan. Penjelasan teknis itu masih berupa dugaan awal, bukan hasil penetapan penyebab final.
Selain penyelidikan polisi, aspek administrasi bangunan mendapat perhatian. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakarta Selatan Mario Wibowo pada Kamis (12/11) menyatakan area fasilitas parkir di luar bidang utama lapangan belum tercantum dalam dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang telah diterbitkan.
“Kalau untuk area fasilitas parkir yang berada di luar bidang utama lapangan padel tersebut, belum tercatat dan tidak masuk dalam PBG yang sudah ada,” ujar Mario. Pernyataan itu menjelaskan cakupan dokumen izin yang ditemukan pemerintah, tetapi tidak otomatis membuktikan unsur pidana tertentu.
Pemerintah kota menyebut pemulihan lokasi warga dan pengawasan teknis bangunan menjadi perhatian. Kejelasan mengenai keamanan struktur, pemenuhan persyaratan perizinan, serta tanggung jawab pemulihan lingkungan perlu dijelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan instansi berwenang.
Kasus ini menyangkut hak masyarakat atas keselamatan di sekitar kegiatan konstruksi. Pengawasan proyek komersial perlu mampu mengidentifikasi risiko terhadap rumah dan akses warga, bukan baru berjalan setelah kerusakan terjadi. Semua dugaan pelanggaran tetap harus diuji melalui prosedur administrasi dan hukum yang berlaku.
Dampak terhadap warga merupakan persoalan tersendiri di luar pengujian kelengkapan perizinan. Pemulihan akses jalan, pemeriksaan keamanan rumah, serta kepastian penanganan kerusakan perlu dilihat secara terpisah dari proses penyelidikan polisi. Hingga keterangan resmi terbaru yang ditemukan, belum ada kesimpulan final mengenai penyebab teknis maupun pertanggungjawaban pidana pihak tertentu. Ketelitian dalam menyampaikan status ini diperlukan untuk melindungi hak semua pihak.
