KONAWE, djakartanetwork.com – Penanganan dugaan korupsi dana rutin Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, berlanjut ke tahap penuntutan. Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Konawe menyerahkan tiga tersangka beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Konawe pada Kamis (12/11/2026).
Pelimpahan tahap II dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh jaksa peneliti. Berkas yang telah dinyatakan lengkap menandai selesainya tahapan penyidikan untuk perkara tersebut, bukan berarti pengadilan telah memutus kesalahan para tersangka.
Kasat Reskrim Polres Konawe AKP Laode Muh Jefri Hamzah menerangkan bahwa tersangka terdiri dari mantan Camat Morosi berinisial RRL dan dua mantan bendahara kecamatan berinisial S serta DA. Penanganan perkara berkaitan dengan pengelolaan anggaran rutin tahun 2023 hingga 2025.
“Hari ini, ketiga tersangka beserta barang bukti berupa dokumen dan uang tunai telah kami limpahkan kepada JPU Kejari Konawe,” ujar Jefri, sebagaimana dilaporkan pada Jumat (13/11/2026).
Penyidik menyerahkan dokumen keuangan, surat-surat yang berkaitan dengan perkara, serta uang tunai senilai Rp26 juta sebagai barang bukti. Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian negara oleh Inspektorat Kabupaten Konawe, kerugian keuangan negara dalam perkara ini ditaksir sekitar Rp438 juta.
Nilai kerugian berdasarkan audit tersebut perlu dipisahkan dari nilai uang tunai yang diserahkan sebagai barang bukti. Keduanya memiliki fungsi berbeda dalam proses pembuktian dan tidak tepat disamakan sebagai jumlah dana yang sudah dipulihkan.
Ketiga tersangka sebelumnya ditetapkan dalam tahap penyidikan pada September 2026. Setelah pelimpahan, jaksa penuntut umum akan menyiapkan langkah penuntutan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk kemungkinan membawa perkara ke pengadilan setelah penyusunan dakwaan.
Perkara dana rutin kecamatan memiliki kepentingan publik karena anggaran operasional pemerintah seharusnya mendukung pelayanan masyarakat. Dugaan penyimpangan penggunaan anggaran perlu dibuktikan secara rinci melalui dokumen, kewenangan pengelola, serta alur pertanggungjawaban keuangan.
Pengawasan publik terhadap perkara ini tidak cukup berfokus pada penahanan atau pelimpahan tersangka. Informasi yang penting berikutnya ialah konstruksi dakwaan, pos anggaran yang dipersoalkan, dan bagaimana jaksa membuktikan unsur dugaan tindak pidana di persidangan.
Hingga ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, RRL, S, dan DA harus diperlakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah. Pemeriksaan di pengadilan merupakan ruang untuk menilai bukti yang diajukan, termasuk keterangan dan pembelaan para pihak, sebelum suatu kesimpulan hukum ditetapkan.
Masyarakat juga perlu membedakan nilai dugaan kerugian berdasarkan audit dengan kerugian yang kemudian dinyatakan terbukti dalam proses hukum. Angka dari audit merupakan bagian dari bahan pembuktian yang dapat diperiksa dalam persidangan. Bagi pemerintah daerah, perkara ini menjadi pengingat pentingnya administrasi belanja dan mekanisme pengawasan internal. Ketersediaan dokumen yang dapat diperiksa akan membantu memastikan penggunaan uang publik dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan sesuai aturan.
