JAKARTA, djakartanetwork.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan pemberian komisi ilegal secara berulang dalam pengadaan barang dan jasa yang menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Penelusuran penyidik diarahkan pada mekanisme penunjukan penyedia serta dugaan aliran uang dari pihak swasta kepada oknum di lingkungan lembaga tersebut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pada Jumat (13/11/2026) menerangkan dugaan tersebut didalami melalui pemeriksaan saksi. Empat orang yang diperiksa pada Kamis (12/11) mencakup staf BNPB Denisa Sartika dan Putri Nandina, mantan Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Prasinta Dewi, serta aparatur sipil negara Erry Prawisuda.
“Penyidik memeriksa beberapa saksi, di antaranya didalami soal proyek-proyek yang dikerjakan termasuk dugaan kickback yang diberikan oleh para pihak swasta ini kepada oknum-oknum di BNPB,” kata Budi.
Menurut KPK, pendalaman tidak hanya mengenai satu paket pekerjaan. Penyidik menelusuri kemungkinan pemberian uang yang terjadi beberapa kali, dengan nilai proyek dan dugaan komisi yang masih dihitung secara lebih tepat.
“Tidak hanya satu, dua kali diberikan (kickback ini, red) oleh pihak swasta kepada oknum di BNPB tapi sudah beberapa kali dilakukan,” ujar Budi. Pernyataan tersebut merupakan keterangan penyidik tentang dugaan yang sedang ditelusuri, bukan putusan pengadilan mengenai tindakan setiap pihak.
Dana Siap Pakai disediakan untuk merespons kebutuhan penanggulangan bencana yang mendesak. Pengadaan dalam kondisi tertentu dapat menggunakan mekanisme penunjukan langsung. Kekhususan mekanisme darurat tersebut menjadi perhatian ketika aparat penegak hukum menelusuri kemungkinan penyalahgunaan kewenangan atau benturan kepentingan.
KPK sebelumnya menetapkan lima tersangka dalam perkara dugaan penyimpangan pengadaan DSP BNPB yang ditangani melalui lebih dari satu kelompok dugaan perbuatan. Namun, status setiap orang yang dipanggil sebagai saksi harus dibedakan dari pihak yang telah diumumkan menjadi tersangka.
Nilai total dugaan komisi ilegal untuk rangkaian proyek yang baru didalami belum diumumkan secara pasti. Karena itu, penyebutan angka yang belum dipastikan sebagai total kerugian atau total penerimaan dapat menyesatkan. Nilai pengadaan dan nilai dugaan aliran uang juga merupakan dua pengukuran yang berbeda.
Bagi publik, perkara ini berkaitan langsung dengan akuntabilitas anggaran penanggulangan bencana. Dalam keadaan darurat, pengadaan barang dan jasa ditujukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat. Dugaan penyimpangan pada rantai pengadaan berpotensi mengganggu kepercayaan terhadap tata kelola dana kebencanaan.
Perkembangan penting selanjutnya adalah hasil pemeriksaan saksi, penelusuran dokumen pengadaan, serta penjelasan resmi mengenai nilai dan alur transaksi yang dapat dibuktikan. Seluruh tersangka tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah hingga perkara diputus pengadilan.
Penyidik juga perlu membedakan transaksi yang diduga sebagai komisi ilegal dengan pembayaran sah atas pekerjaan pengadaan. Pembedaan tersebut hanya dapat dipastikan lewat dokumen dan alat bukti yang diuji sesuai hukum. Dari sudut tata kelola, perkara ini menyoroti perlunya pengawasan kuat sekalipun aturan mengizinkan proses pengadaan yang lebih cepat pada masa darurat.
