JAKARTA, djakartanetwork.com – Akses Jalan Layang Non-Tol (JLNT) Antasari di Jakarta Selatan memasuki pemberlakuan pembatasan dini hari mulai Sabtu (14/11/2026). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadwalkan penutupan pada akhir pekan, setiap pukul 00.00 hingga 04.00 WIB, sebagai langkah mencegah aktivitas balap liar.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaluddin menjelaskan portal disiapkan di lima lokasi. Pembatasan berlaku pada Jumat malam menuju Sabtu dini hari dan Sabtu malam menuju Minggu dini hari. Artinya, kebijakan ini bukan penutupan sepanjang hari ataupun berlaku setiap malam.
“Pemasangan portal di JLNT Antasari merupakan tindak lanjut arahan Bapak Gubernur untuk merespons laporan masyarakat terkait balap liar. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga keselamatan dan ketertiban lalu lintas serta memberikan rasa aman bagi masyarakat,” ujar Budi dalam pengumuman resmi Dinas Perhubungan.
Lima titik tersebut mencakup akses masuk dekat Masjid Al Itushom, akses keluar Pasar Cipete, akses masuk Blok M, akses keluar depan Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, serta akses masuk depan Kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Portal dipadukan dengan barier atau kerucut lalu lintas untuk mengarahkan kendaraan.
Penutupan perdana didahului apel petugas pada Jumat (13/11) pukul 22.00 WIB di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Petugas gabungan dari unsur perhubungan, kepolisian, Satpol PP, dan pihak terkait disiagakan untuk mengawasi akses serta mencegah kendaraan memasuki jalur yang ditutup.
Langkah ini diambil setelah pemerintah menerima keluhan masyarakat mengenai balap liar. Namun, tujuan keamanan harus diimbangi dengan informasi lalu lintas yang jelas agar pengendara yang tidak terlibat aktivitas tersebut mengetahui kapan pembatasan berlaku dan dapat memilih rute lain.
Bagi pengemudi yang bepergian menuju kawasan Blok M, Cipete, atau koridor Antasari setelah tengah malam, perubahan rute perlu dipertimbangkan sebelum mendekati jalan layang. Petugas akan mengarahkan kendaraan keluar melalui jalur yang tersedia sesuai kondisi di lapangan.
Sebelum kebijakan diberlakukan, Dinas Perhubungan melakukan sosialisasi dari 30 Oktober hingga 13 November melalui spanduk pada sepuluh titik dan kanal media sosial. Patroli bergerak juga dijalankan pada malam akhir pekan selama masa sosialisasi.
Belum ada hasil evaluasi resmi mengenai perubahan jumlah kegiatan balap liar setelah portal mulai beroperasi. Karena itu, keberhasilan kebijakan tidak seharusnya dinyatakan hanya berdasarkan pemasangan infrastruktur. Dampak terhadap keselamatan dan kelancaran akses perlu dilihat setelah pelaksanaan berjalan.
Pengguna jalan diimbau mematuhi portal, barier, rambu, serta arahan petugas. Menggunakan akses yang telah ditutup atau mencoba menerobos pengamanan dapat membahayakan pengemudi maupun petugas di lokasi.
Kebijakan ini juga menghadirkan pertanyaan evaluasi: apakah pembatasan mampu mengurangi aktivitas berbahaya tanpa memindahkan lokasi balap liar ke ruas lain. Karena itu, pengawasan kawasan sekitar dan tindak lanjut pelanggaran lalu lintas tetap diperlukan. Masyarakat dapat membantu dengan menyampaikan laporan melalui saluran kepolisian atau perhubungan, tanpa mencoba menghentikan pelaku balap liar sendiri.
