JAKARTA, djakartanetwork.com – Proses pemeriksaan terhadap Roni di Polres Metro Jakarta Timur menuai keberatan dari pihak kuasa hukumnya. Pasalnya, Roni disebut telah menjalani pemeriksaan lebih dahulu, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme dan profesionalitas penyidik dalam menangani perkara tersebut.
Kuasa hukum Roni, Agung, menilai terdapat kejanggalan dalam proses pemeriksaan. Ia mempertanyakan mengapa kliennya justru diperiksa lebih dahulu, sementara menurutnya keterangan pelapor dan saksi perlu didalami sebelum pemeriksaan terhadap pihak terlapor.
“Klien kami itu diperiksa lebih dulu. Seharusnya polisi itu paham aturan. Jika ini berjalan sesuai koridor, seharusnya mekanisme pemeriksaan dimulai dari pelapor, kemudian keterangan saksi, baru terlapor,” tegas Agung kepada djakartanetwork.com.
Persoalan ini berawal dari dugaan transaksi pinjaman uang senilai Rp2 miliar yang menyeret nama pengusaha Deni Handoko alias Robi dan anggota TNI, Sertu Joko Susilo.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan kepada kuasa hukum, Robi diduga melakukan peminjaman uang kepada Kolonel Agung Udayana melalui perantara Sertu Joko dengan menggunakan nama Roni.
Namun, Roni disebut tidak mengetahui bahwa identitas dan nomor rekening miliknya diduga digunakan dalam rangkaian transaksi pinjaman tersebut. Belakangan, muncul dugaan keterlibatan Robi dan Sertu Joko dalam transaksi bernilai miliaran rupiah itu.
Di tengah persoalan tersebut, Wahyu Putri Ristiani melaporkan dugaan tindak pidana penyekapan dan penganiayaan yang disebut melibatkan Sertu Joko Susilo ke Polisi Militer Kodam Jaya/Jayakarta pada 14 April 2026. Pengaduan tersebut tercatat dengan nomor STTLP/33/IV/2026.
Setelah dilaporkan, Sertu Joko kemudian mengambil langkah hukum dengan melaporkan Roni ke Polres Metro Jakarta Timur. Namun, proses pemeriksaan terhadap Roni justru menjadi persoalan baru yang kini dipertanyakan pihak kuasa hukumnya.
Agung menegaskan, penanganan perkara harus dilakukan secara objektif dan profesional. Penyidik, menurutnya, perlu memastikan seluruh keterangan dan bukti dari pihak-pihak terkait diperiksa secara proporsional, tanpa mengabaikan rangkaian peristiwa yang melatarbelakangi perkara tersebut.
Atas dugaan kejanggalan itu, pihak kuasa hukum menyatakan siap mengadukan persoalan tersebut kepada Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Kapolres Metro Jakarta Timur juga diminta memberikan penjelasan terkait pengawasan terhadap proses pemeriksaan yang dipersoalkan.
Propam Polri didesak mendalami kemungkinan adanya pelanggaran kode etik maupun penyimpangan prosedur dalam penanganan perkara tersebut. Pemeriksaan internal dinilai penting untuk memastikan seluruh tindakan penyidik berjalan sesuai ketentuan hukum dan peraturan internal Polri.
Kasus ini menjadi perhatian karena proses penegakan hukum seharusnya memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap pihak, bukan justru menimbulkan pertanyaan akibat mekanisme pemeriksaan yang dipersoalkan.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Polres Metro Jakarta Timur mengenai keberatan yang disampaikan kuasa hukum Roni.
Redaksi djakartanetwork.com membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (Jo)
