JAKARTA, djakartanetwork.com – Rencana penataan pedagang kaki lima di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, memasuki tahapan persiapan relokasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mendata 206 pedagang yang berjualan di sejumlah ruas jalan dan menyetujui pembebasan biaya sewa tempat usaha selama enam bulan untuk mendorong perpindahan ke pasar resmi.
Keputusan itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung seusai memimpin rapat tingkat kecamatan di Kantor Kecamatan Kebayoran Lama, Kamis (12/11/2026). Pemerintah menyebut kebijakan tersebut bertujuan mengembalikan fungsi jalan sekaligus menjaga keberlangsungan usaha pedagang.
Pedagang yang telah didata berada di Jalan Baru, Jalan Teuku Nyak Arief, dan Jalan Masjid Al-Huda. Perumda Pasar Jaya disiapkan untuk menyediakan lokasi penampungan di Pasar Bata Putih dan Pasar Kebayoran Lama.
“Dan saya menyetujui untuk selama enam bulan diberikan gratis tanpa sewa, supaya mereka bersedia untuk pindah,” ujar Pramono dalam keterangan resmi Pemprov DKI Jakarta.
Pembebasan biaya sewa dapat mengurangi beban awal pedagang yang harus menyesuaikan lokasi usaha. Namun, dampak ekonomi relokasi tidak otomatis dapat disimpulkan berhasil hanya karena tempat berjualan sudah tersedia. Akses pembeli, fasilitas pasar, dan ketentuan biaya setelah masa gratis berakhir menjadi informasi penting bagi pedagang.
Pemprov DKI meminta Dinas Perhubungan, Satpol PP, unsur pemerintah kota, kecamatan, serta perangkat daerah yang menangani usaha mikro segera menindaklanjuti penataan. Salah satu persoalan yang dibahas ialah kendaraan parkir di badan jalan yang dinilai mengganggu kelancaran kawasan.
Gubernur juga menyoroti parkir liar di sekitar Pondok Indah dan Gandaria City. Pemerintah daerah berencana berkoordinasi dengan pengelola fasilitas parkir resmi agar kendaraan tidak lagi menggunakan ruas jalan sebagai tempat parkir.
Camat Kebayoran Lama Mustopa menyampaikan rencana koordinasi dengan pemerintah kota, Dinas Perhubungan, dan pengelola Gandaria City untuk menyiapkan penanganan parkir. Penertiban jalan dan relokasi pedagang menjadi dua kegiatan yang saling berkaitan, tetapi membutuhkan pengaturan pelaksanaan berbeda.
Selain perdagangan dan parkir, rapat itu membahas pengolahan sampah, penanganan banjir, dan infrastruktur wilayah. Untuk sektor persampahan, Pramono menyetujui secara prinsip usulan pembangunan fasilitas TPS3R di Jalan Delman Elok, sementara rincian persiapan masih harus dituntaskan pemerintah terkait.
Bagi masyarakat, hasil penataan nantinya dapat dinilai dari kondisi akses jalan dan keselamatan lalu lintas. Bagi pedagang, ukurannya mencakup kemampuan mempertahankan pelanggan dan kelayakan biaya usaha setelah enam bulan. Sampai pengaturan teknis diumumkan, tidak tepat menganggap seluruh pedagang telah dipindahkan atau seluruh kebutuhan mereka selesai ditangani.
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah juga menyoroti pentingnya akses kendaraan darurat. Penataan parkir yang lebih tertib diharapkan mencegah penyempitan badan jalan ketika terjadi keadaan mendesak. Namun, pemerintah belum memaparkan dalam siaran pers tersebut perhitungan pendapatan pedagang setelah relokasi maupun besaran sewa yang akan diberlakukan sesudah enam bulan. Kedua hal ini menjadi titik perhatian agar kebijakan tertib kota sekaligus menjaga keberlanjutan usaha mikro.
