JAKARTA, djakartanetwork.com – Penyidikan dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara terus bergerak ke pemeriksaan pihak perusahaan. Kejaksaan Agung memeriksa dua saksi pada Kamis (12/11/2026), setelah sebelumnya menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam perkara yang mencakup kegiatan pertambangan periode 2013–2025.
Dua saksi tersebut masing-masing berinisial DP dari PT BSJ dan DMP dari PT DDA atau AG. Pemeriksaan dilakukan tim penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus untuk melengkapi berkas perkara dan menguji keterangan yang telah dihimpun.
“Pemeriksaan saksi oleh Penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna.
Penetapan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dituangkan dalam surat Direktur Penyidikan JAM Pidsus tertanggal 6 November 2026. Kejaksaan menyatakan keputusan itu diambil setelah penyidik mengumpulkan alat bukti dan menggelar perkara. Status tersangka korporasi tidak sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Salah satu dugaan utama yang ditelusuri ialah kegiatan penambangan setelah izin usaha pertambangan perusahaan berakhir pada 2015. Penyidik juga mendalami dugaan perpanjangan izin melalui skema suspend yang dianggap bermasalah, aktivitas pertambangan di kawasan hutan lindung, serta penggunaan dokumen izin untuk menjual nikel yang asalnya sedang dipersoalkan.
Kejaksaan turut menyebut dugaan pemberian uang kepada penyelenggara negara agar evaluasi dan verifikasi terhadap dokumen tidak dilakukan secara semestinya. Semua dugaan ini masih harus dibuktikan melalui rangkaian penyidikan dan, apabila perkara dilimpahkan, pemeriksaan di pengadilan.
Tim penyidik sebelumnya menggeledah sejumlah kantor dan rumah yang berhubungan dengan penelusuran perkara, termasuk lokasi di Jakarta. Aparat menyita dokumen operasional serta barang bukti elektronik berupa telepon, laptop, komputer, dan server. Pemeriksaan terhadap dokumen izin, data produksi, serta riwayat transaksi penting untuk menguji apakah kegiatan penambangan dan penjualan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Perkara ini memiliki kepentingan publik yang luas. Keabsahan izin berkaitan dengan pengawasan mineral, penerimaan negara, dan perlindungan kawasan hutan. Publik membutuhkan penjelasan yang terukur mengenai hasil penelusuran penyidik, termasuk perhitungan kerugian negara apabila telah ditetapkan melalui proses yang semestinya.
Dalam keterangan pemeriksaan dua saksi pada 12 November, Kejaksaan belum merinci besaran kerugian negara untuk perkara PT BSJ. Karena itu, tidak tepat menyematkan nilai kerugian tertentu tanpa dokumen yang benar-benar berkaitan dengan perkara ini. Kejaksaan menyatakan proses hukum tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
Perkara pertambangan ini perlu membedakan dugaan pelanggaran izin, penyimpangan dokumen, dan dugaan korupsi. Ketiganya tidak otomatis terbukti hanya karena ditemukan masalah administratif. Pemeriksaan saksi dan barang bukti harus menguji hubungan antara tindakan, kewenangan, serta dugaan keuntungan atau kerugian. Penjelasan mengenai hubungan tersebut akan membantu masyarakat menilai efektivitas pengawasan pertambangan dan memastikan proses hukum tidak melampaui fakta yang sudah terbukti.
Perkara pertambangan ini perlu membedakan dugaan pelanggaran izin, penyimpangan dokumen, dan dugaan korupsi. Ketiganya tidak otomatis terbukti hanya karena ditemukan masalah administratif. Pemeriksaan saksi dan barang bukti harus menguji hubungan antara tindakan, kewenangan, serta dugaan keuntungan atau kerugian. Penjelasan mengenai hubungan tersebut akan membantu masyarakat menilai efektivitas pengawasan pertambangan dan memastikan proses hukum tidak melampaui fakta yang sudah terbukti.
