JAKARTA, djakartanetwork.com – Pemeriksaan seorang perwira tinggi Polri berinisial TK membuka bagian lain dari pengusutan dugaan penyadapan ilegal yang sedang ditangani Bareskrim. Perwira berpangkat brigadir jenderal itu diperiksa Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Propam, sementara keterangannya juga didalami penyidik untuk mengurai peran pihak-pihak yang diduga terlibat.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan perkembangan tersebut pada Jumat (13/11/2026). Pemeriksaan TK berlangsung setelah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan perkembangan perkara di hadapan Komisi III DPR sehari sebelumnya.
“Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara itu,” kata Isir. Pernyataan tersebut membedakan dua jalur yang sedang berjalan, yakni pemeriksaan dugaan pelanggaran profesi dan penyidikan dugaan tindak pidana.
Dalam rapat bersama DPR, Kapolri menerangkan dugaan alur perintah yang melibatkan tersangka AS. Menurut pemaparan itu, AS diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, lalu meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik. AS juga diduga memerintahkan TK melakukan pengawasan atau surveillance.
Pemaparan Kapolri menyebut AS menjabat pelaksana tugas kepala bagian monitoring pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026. Rentang jabatan itu menjadi konteks penting bagi penyidik untuk menelusuri siapa yang memiliki akses, siapa yang memberikan instruksi, dan bagaimana pelaksanaan kegiatan tersebut dipertanggungjawabkan.
Bareskrim sebelumnya menetapkan empat tersangka berinisial LSP, AS, EH, dan SU dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan/atau penghapusan data elektronik. Kepolisian menyebut dugaan sasaran pengawasan mencakup sejumlah kelompok, termasuk pejabat negara, lembaga penegak hukum, aktivis, dan mahasiswa. Keterangan aparat mengenai sasaran itu masih merupakan bagian dari proses penyidikan.
Persoalan mendasarnya bukan semata penggunaan perangkat penyadapan. Bagi publik, perkara ini juga menyangkut apakah tindakan pengawasan memiliki dasar hukum, melalui prosedur permintaan yang sah, serta tunduk pada pengawasan internal yang efektif. Jawaban atas pertanyaan tersebut bergantung pada pembuktian, bukan pada kesimpulan sebelum persidangan.
Polri belum mengumumkan TK sebagai tersangka dalam keterangan terbaru tersebut. Pemeriksaan terhadap seseorang tidak otomatis membuktikan keterlibatan pidana. Kejelasan mengenai perintah, kewenangan, dan pertanggungjawaban masing-masing pihak menjadi perkembangan yang perlu diikuti untuk menilai keseriusan pembenahan akuntabilitas pengawasan.
Pembedaan antara pihak yang diperiksa secara etik dan pihak yang berstatus tersangka penting agar publik tidak menyamakan keduanya. Keterangan Polri sejauh ini belum menguraikan hasil akhir pemeriksaan TK. Perkembangan berikutnya yang patut diawasi adalah penjelasan resmi mengenai temuan pemeriksaan dan dampaknya terhadap penyidikan. Penggunaan kewenangan penyadapan membutuhkan mekanisme pertanggungjawaban yang dapat diuji tanpa mengabaikan hak pihak yang diperiksa.
Secara kelembagaan, perkara ini juga menguji apakah pengawasan internal mampu mendeteksi penyimpangan sebelum masalah berkembang menjadi penyidikan pidana. Hasil pemeriksaan resmi akan menjadi ukuran penting untuk menilainya.
