JAKARTA, djakartanetwork.com – Dugaan korupsi migas Bekasi kembali menjadi perhatian setelah Kejaksaan Agung memeriksa seorang aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota Bekasi. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan penyimpangan tata kelola kerja sama operasi antara PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dan PT Pertamina EP pada periode 2009 hingga 2024.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menyatakan saksi yang diperiksa berinisial MJ. Informasi pemeriksaan disampaikan pada Selasa (10/11/2026) dan turut tercatat dalam pembaruan kanal informasi Kejaksaan pada Rabu dini hari (11/11/2026).
“Adapun saksi yang hadir memenuhi panggilan Penyidik untuk dimintai keterangannya yaitu Sdr. MJ dari Pemerintah Kota Bekasi,” kata Anang dalam keterangannya.
Menurut Kejaksaan, pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi berkas perkara. Status MJ dalam perkembangan yang diumumkan adalah saksi, bukan tersangka. Materi keterangannya secara rinci belum dipublikasikan.
Perkara ini berkaitan dengan tata kelola kerja sama operasi pengelolaan sumber daya minyak dan gas di Kota Bekasi. Rentang waktu penyidikan mencakup sejumlah tahun anggaran, sehingga penelusuran dokumen kerja sama, kewenangan pengambil keputusan, serta pertanggungjawaban keuangan menjadi aspek penting yang perlu dijelaskan melalui proses hukum.
Dalam pemberitaan mengenai perkembangan perkara, Kejaksaan sebelumnya menyampaikan adanya potensi kerugian negara dengan nilai yang disebut mencapai sekitar Rp2 triliun. Nilai tersebut harus dibedakan dari kerugian negara final yang telah diputus pengadilan, karena proses penyidikan dan pembuktian masih berjalan.
Perkara semula ditangani Kejaksaan Negeri Kota Bekasi sebelum penanganannya berlanjut pada penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. Pemeriksaan terhadap pihak yang mengetahui proses kerja sama merupakan bagian dari upaya penyidik menyusun rangkaian peristiwa serta menelusuri dasar hukum pengelolaan usaha tersebut.
Anang menyatakan penyidikan dilakukan secara profesional dan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah. Pernyataan itu penting mengingat pemeriksaan pejabat maupun pegawai pemerintah tidak otomatis menunjukkan keterlibatan pidana orang yang dipanggil.
Dari sudut kepentingan publik, perkara ini menyangkut akuntabilitas badan usaha milik daerah, transparansi kerja sama bisnis, serta pengawasan atas potensi penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan aset publik. Hasil pemeriksaan nantinya perlu menjelaskan apakah terdapat pelanggaran hukum, siapa pihak yang bertanggung jawab, dan bagaimana dampaknya terhadap keuangan daerah.
Masyarakat juga berkepentingan mengetahui bagaimana mekanisme persetujuan kerja sama dan pengawasan terhadap pengelolaan usaha berlangsung. Namun, kesimpulan mengenai kerugian maupun kesalahan pihak tertentu tidak dapat ditarik hanya dari pemanggilan saksi.
Hingga perkembangan yang terverifikasi tersebut, belum terdapat informasi resmi mengenai penetapan tersangka baru berdasarkan pemeriksaan MJ. Proses hukum masih perlu dipantau melalui keterangan dan dokumen penyidikan yang dapat dipertanggungjawabkan.
