JAKARTA, djakartanetwork.com – Hak penghuni rusun Jakarta menjadi perhatian dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang rumah susun. DPRD DKI Jakarta ingin aturan yang lebih tegas mengenai tanggung jawab penghuni, pengembang, pengelola, dan organisasi perwakilan pemilik maupun penghuni agar persoalan pengelolaan tidak berlarut-larut.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan, perumusan ketentuan yang lebih rinci diperlukan untuk memberikan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan rumah susun.
“Jadi kita nanti ingin memperkuat Perda ini, mendetailkan lagi tentang pengelolaan, apa yang boleh, apa yang tidak,” ujar Abdul Aziz dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).
Pembahasan tersebut antara lain menyangkut kedudukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS), tanggung jawab pengembang, wewenang pengelola, serta peran pemerintah daerah. Pengaturan yang terperinci dinilai diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
Menurut Abdul Aziz, warga yang menempati rumah susun perlu mengetahui hak atas hunian dan pelayanan pengelolaan. Sebaliknya, pengelola maupun organisasi penghuni juga memerlukan batasan yang jelas mengenai keputusan dan tindakan yang menjadi kewenangannya.
“Harus lebih detail lagi ditulis di pasal-pasal ini agar nanti penghuni rusun mendapatkan hak-haknya,” tegasnya.
Masalah pengelolaan rumah susun dapat melibatkan berbagai kepentingan sekaligus. Penghuni membutuhkan fasilitas dan pelayanan yang layak, sementara penyelenggara hunian mempunyai tanggung jawab operasional yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan.
Karena itu, kejelasan aturan bukan hanya persoalan administratif. Batas kewenangan yang dapat dipahami bersama dapat membantu mencegah sengketa mengenai pengambilan keputusan, pelayanan fasilitas bersama, hingga penanganan keluhan penghuni.
Bapemperda juga mengusulkan pemisahan peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pihak yang menjalankan operasional pengelolaan. Abdul Aziz menilai pembagian fungsi tersebut penting agar Dinas Perumahan dapat lebih fokus pada perencanaan, penyusunan kebijakan, dan pemenuhan kebutuhan hunian.
“Ke depan, kami kira harus ada pemisahan antara regulator dan operator,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya perencanaan penyediaan rumah susun yang terukur, baik untuk kepemilikan maupun sewa, agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat Jakarta.
“Pemda DKI Jakarta harus punya rencana terukur agar semua warga DKI punya rumah. Baik itu milik atau sewa,” tandas Abdul Aziz.
Perlu ditegaskan, ketentuan yang dibahas masih berupa rancangan. Pernyataan DPRD tersebut tidak dengan sendirinya mengubah hak atau kewajiban penghuni yang berlaku saat ini. Isi final, pelaksanaan, dan mekanisme penyelesaian sengketa baru dapat dinilai setelah proses pembentukan peraturan selesai.
Bagi penghuni rumah susun, perkembangan pembahasan ini penting untuk diikuti, terutama mengenai aturan representasi penghuni, ruang lingkup tanggung jawab pengelola, serta jalur penyampaian pengaduan. Hal-hal itu menentukan apakah penguatan regulasi nantinya benar-benar memberi kepastian dan manfaat bagi warga.
Hingga laporan ini disusun, belum diperoleh rincian pasal final maupun jadwal pengesahan rancangan tersebut. Karena itu, pembahasan masih perlu dipantau agar tujuan perlindungan hak penghuni tercermin dalam aturan yang disepakati.
