JAKARTA, djakartanetwork.com – Penyesuaian data peserta jaminan kesehatan yang iurannya ditanggung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi sorotan DPRD. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ghozi Zulazmi, meminta pemerintah memastikan warga yang secara ekonomi masih rentan tidak kehilangan akses berobat hanya karena perubahan klasifikasi kesejahteraan.
Ghozi menyampaikan persoalan itu dalam pembahasan Rancangan APBD DKI Jakarta 2027 bersama Dinas Kesehatan pada 3 November 2026. Pernyataannya dipublikasikan pada Selasa (10/11/2026).
Menurut Ghozi, laporan yang diterimanya menyebut sekitar 270 ribu peserta terdampak proses penyesuaian atau cleansing data setelah perubahan kepesertaan pada 5 Oktober 2026. Angka tersebut merupakan informasi yang disampaikan anggota dewan, bukan hasil verifikasi independen mengenai jumlah peserta yang benar-benar kehilangan akses pelayanan.
Sejumlah warga Cakung, Jakarta Timur, juga dilaporkan mengeluhkan status jaminan kesehatan yang tidak aktif ketika hendak berobat. Ghozi meminta penjelasan terbuka mengenai dasar penyesuaian data, tahapan pengaktifan kembali kepesertaan, dan langkah perlindungan bagi pasien yang membutuhkan layanan segera.
“Yang harus kita pastikan adalah jangan sampai ada masyarakat yang membutuhkan pengobatan tetapi terkendala karena persoalan administrasi kepesertaan, harus ada mekanisme yang jelas, cepat, dan memberikan kepastian kepada masyarakat,” kata Ghozi.
Persoalan ini berkaitan dengan penerapan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang mengelompokkan tingkat kesejahteraan penduduk dalam kategori desil. Dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 26 Tahun 2026, salah satu syarat pendaftaran peserta jaminan kesehatan yang dibiayai Pemprov adalah tercatat pada desil 1 sampai 5, selain persyaratan administratif dan kepesertaan lainnya.
Ghozi menilai kondisi ekonomi sesungguhnya tidak selalu sepenuhnya tercermin dari klasifikasi tersebut. Ia mengusulkan pengkajian kriteria tambahan bagi warga pada desil 6 sampai 8 atau yang belum memiliki klasifikasi, dengan mempertimbangkan penghasilan, tanggungan keluarga, kehilangan pekerjaan, dan kebutuhan pengobatan berkelanjutan.
Usulan itu bukan berarti seluruh kelompok tersebut otomatis berhak memperoleh pembiayaan. Ia menekankan perlunya verifikasi objektif agar bantuan tetap tepat sasaran.
Ghozi juga menyoroti rencana anggaran jaminan kesehatan sekitar Rp1,4 triliun dalam RAPBD 2027. Menurutnya, ukuran keberhasilan belanja kesehatan tidak cukup hanya besaran anggaran, tetapi juga kejelasan penerima manfaat dan kemudahan warga mengakses layanan.
Bagi warga yang mendapati status kepesertaannya berubah, pemeriksaan status melalui kanal resmi BPJS Kesehatan dan permintaan penjelasan ke fasilitas pelayanan atau dinas terkait menjadi langkah awal yang relevan. Hingga laporan ini disusun, belum diperoleh keterangan terpisah dari Dinas Kesehatan mengenai angka peserta terdampak maupun mekanisme reaktivasi yang dimaksud.
