JAKARTA, djakartanetwork.com – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (29/10/2026). Forum ini menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus ruang dialog antara dunia usaha dan pemerintah dalam membahas arah kebijakan ekonomi nasional.
Mengusung tema “Ekonomi Kerakyatan untuk Indonesia Mendunia: UMKM Naik Kelas, Ekonomi Berkualitas”, Rapimnas KADIN menempatkan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan ekspor, serta daya saing ekonomi sebagai bagian penting dari agenda pembahasan.
Kegiatan yang berlangsung pada 29–30 Oktober 2026 tersebut merupakan agenda tahunan KADIN untuk menyelaraskan aspirasi pengusaha dari tingkat pusat hingga daerah. Forum ini juga diarahkan untuk merumuskan prioritas program dan rekomendasi kebijakan yang dapat disampaikan kepada pemerintah.
Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, sebelumnya menegaskan pentingnya penguatan ekspor dan fundamental ekonomi agar pelaku usaha mampu menjaga keberlanjutan bisnis sekaligus meningkatkan daya saing di tengah persaingan global.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah KADIN Indonesia, Erwin Aksa, menyampaikan bahwa Rapimnas juga menjadi forum evaluasi kinerja organisasi selama setahun terakhir serta penyusunan program kerja 2027.
Pembahasan direncanakan mencakup sejumlah kelompok kerja yang menelaah isu strategis, mulai dari sektor keuangan, pangan, hingga minyak dan gas bumi. Hasilnya diharapkan menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan iklim usaha.
Di tengah agenda tersebut, kehadiran unsur pemerintah, pejabat terkait, dan kalangan pengusaha menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi lintas sektor. Kolaborasi diperlukan agar kebijakan publik dapat merespons kebutuhan dunia usaha, termasuk persoalan kepastian hukum, perizinan, akses pasar, dan investasi.
Melalui Rapimnas 2026, KADIN diharapkan tidak hanya menghasilkan keputusan organisasi, tetapi juga mendorong langkah konkret bagi pengembangan UMKM, perluasan pasar produk Indonesia, dan pemerataan kesempatan ekonomi di berbagai daerah. (Jojo)
