JAKARTA, djakartanetwork.com — Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat mendorong penguatan peran aparatur wilayah dalam menangani persoalan masyarakat. Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah menekankan pentingnya komunikasi, pendekatan sosial, dan koordinasi lintas sektor agar kebijakan pemerintah dapat menjawab kebutuhan warga.
Arahan tersebut disampaikan Iin saat membuka rapat koordinasi bersama para camat dan lurah di Ruang Paseban, Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Senin (26/10/2026). Pertemuan itu membahas pelaksanaan Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2026 tentang optimalisasi peran wali kota, bupati, camat, dan lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah.
Menurut Iin, penyelesaian persoalan di tengah masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan teknis. Pemerintah juga perlu memahami kondisi warga serta melibatkan pihak-pihak terkait agar kebijakan yang diambil dapat diterapkan secara tepat.
Ia mencontohkan penanganan relokasi warga di Cengkareng yang memerlukan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat, selain aspek teknis pelaksanaan. Karena itu, koordinasi antarlembaga dinilai penting untuk mencegah kebijakan berjalan sendiri-sendiri.
“Harusnya tidak lagi bicara ego sektor, tapi kita bicara ekosistem yang bergerak bersama, sinergi dan kolaborasi,” ujar Iin dalam rapat tersebut.
Rapat koordinasi itu turut menghadirkan Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sekaligus Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. Muhadam Labolo, sebagai narasumber. Ia memaparkan sejumlah tantangan pemerintahan daerah, mulai dari pembagian kewenangan hingga kondisi keuangan dan pelaksanaan kebijakan di tingkat wilayah.
Penguatan peran camat dan lurah menjadi penting karena aparatur di tingkat wilayah berhadapan langsung dengan berbagai kebutuhan masyarakat. Kecepatan merespons laporan, kemampuan membangun komunikasi, dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait menjadi bagian dari pelaksanaan pelayanan publik.
Melalui rapat tersebut, Pemkot Jakarta Barat mendorong agar kebijakan pemerintah dijalankan melalui kerja sama lintas sektor. Efektivitas pelaksanaannya akan sangat bergantung pada kemampuan aparatur menerjemahkan arahan pemerintah menjadi langkah nyata yang dirasakan masyarakat. (AY)
