JAKARTA, djakartanetwork.com — Pergantian pimpinan di Polres Kepulauan Seribu menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi kepolisian dengan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tantangan pengamanan kawasan kepulauan, termasuk aktivitas wisata dan transportasi laut, menjadi aspek penting yang perlu mendapat perhatian.
Wali Kota Administrasi Jakarta Utara Hendra Hidayat menghadiri acara pisah sambut Kapolres Kepulauan Seribu dari AKBP Argadija Putra kepada AKBP Wikha Ardilestanto di Ballroom Discovery Hotel Ancol, Senin (26/10/2026) malam.
Pergantian tersebut sebelumnya dilaksanakan melalui upacara Farewell and Welcome Parade pada Sabtu (24/10/2026) di Marina Ancol. AKBP Argadija Putra selanjutnya mendapat penugasan sebagai Irbid Itwasda Polda Metro Jaya, sedangkan AKBP Wikha Ardilestanto memulai tugas sebagai Kapolres Kepulauan Seribu.
Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara memandang pergantian kepemimpinan ini sebagai kesempatan memperkuat sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kota (Forkopimko).
Koordinasi tersebut dibutuhkan untuk menjaga stabilitas keamanan, terutama di wilayah yang memiliki karakteristik kepulauan dan menjadi tujuan wisata. Aktivitas masyarakat, mobilitas wisatawan, serta transportasi laut membutuhkan pengawasan dan penanganan yang terkoordinasi.
Dalam konteks itu, kepemimpinan baru diharapkan mampu menjaga kesinambungan program yang telah berjalan sekaligus memperkuat respons terhadap persoalan keamanan di masyarakat.
Keberhasilan pengamanan wilayah tidak hanya ditentukan oleh kegiatan operasional kepolisian, tetapi juga oleh komunikasi dengan pemerintah setempat dan masyarakat. Penanganan laporan warga, pencegahan gangguan keamanan, serta perlindungan wisatawan menjadi bagian dari pelayanan publik yang perlu terus diperkuat.
Dengan pergantian tersebut, perhatian berikutnya tertuju pada program prioritas yang akan dijalankan Kapolres baru. Penjelasan mengenai agenda kerja, strategi pengamanan, dan mekanisme evaluasi akan menjadi penting untuk melihat bagaimana koordinasi antarlembaga diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat Kepulauan Seribu. (SH)
